Djoko Edhi SA Dipecat dari Pengurus PAN dan Direcall

Reporter

Editor

Rabu, 21 Desember 2005 00:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan Djoko Edhi Sutrisno Abdurachman dipecat dari pengurus harian dan di-recall dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat selesai menjelang tengah malam, dan Sekretaris Jenderal PAN, Zulkifli Hasan mengumumkan hasil rapat tersebut lewat tengah malam.Pertimbangannya, menurut Zulkifli, karena Djoko Edhi SA merugikan nama baik dan citra Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini karena dia telah memunculkan wacana UU Perjudian. Menanggapi pemecatan itu, Djoko Edhi SA menerima putusan itu. "Sebagai kader yang baik saya harus terima,tapi saya perlu melakukan perbaikan-perbaikan karena kesalahan saya di masa lalu,"katanya.Selanjutnya rapat dipimpin oleh Zulkifli Hasan didampingi Ketua Fraksi PAN DPR RI Abdullah Toha dan anggota DPR Patrialis Akbar menyerahkan keputusan rapat itu kepada Dewan Pengurus Pusat PAN, yang dipimpin Sutrisno Bachir, yang tidak hadir dalam rapat di kantor pusat DPP PAN Jln Tebet Timur Raya No. 23 Jakarta Selatan itu. Sutrisno sedang di Tasikmalaya, Jawa Barat.Djoko Edhi SA, salah seorang tokoh anggota yang unik. Terus terang, terbuka dan terkesan ngoboy. Tapi dari mulut dia juga terbuka beberapa kebobrokan dalam tubuh wakil rakyat. Ia sempat bersitegang dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Akil Muchtar, soal ketidaksesuaian antara dana yang diterima dengan dana yang ditandatangani, untuk kunjung ke daerah-daerah. Dari mulut Djoko ESA pula terlontar, niat sejumlah pihak untuk membuat judi legal, melalui jalur legislatif. Tindak-tanduk Djoko ESA rupanya bikin "gerah" banyak pihak, bukan hanya anggota DPR juga dari partai tempatnya bernaung, PAN. Soal UU Perjudian yang sempat dilontarkannya, menurut Djoko ESA, itu masalah bangsa. "Itu sudah final, saya tak mau membicarakan lagi,"katanya.AT/Jojo Rahardjo

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 menit lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

18 jam lalu

PAN Punya 2 Alasan Akan Sodorkan Eko Patrio Jadi Kandidat Menteri Kabinet Prabowo

Politikus PAN Eko Hendro Purnomo atau beken sebagai komedian Eko Patrio tengah disiapkan partainya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto. Alasannya?

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

22 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

5 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya