ATLI Tuntut Pemerintah Realisasikan Harga Solar Baru

Reporter

Editor

Senin, 21 November 2005 15:21 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) menuntut pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), segera merealisasikan janjinya memberlakukan harga baru solar bagi kapal-kapal berkapasitas di atas 60 gross ton (GT)."Kami dijanjikan harga solar baru sebesar Rp 4.300 per liter sejak dua minggu lalu," ujar Ketua Umum ATLI Sam Simorangkir Senin (21/11). Kenyataannya, sampai hari ini harga solar bagi kapal berbobot di atas 60 GT masih Rp 6.170 per liter.Saat ini para pemilik kapal tangkap jenis tuna longline merasa berat dengan harga solar yang disamakan dengan harga industri itu karena biaya operasional membengkak sampai 80 persen. Pembengkakan biaya itu menyebabkan sejumlah pemilik kapal memilih mengistirahatkan kapalnya, menanti keputusan harga dari pemerintah.Saat ini di Pelabuhan Benoa saja sudah ada 300-an kapal berbobot di atas 60 GT yang merapat tidak bisa kembali melaut. Jika setiap kapal berawak 15 orang, sudah ada 4.500 buruh kapal tak bisa bekerja lagi. Dalam waktu dekat akan menyusul ribuan anak buah kapal (ABK) dari sekitar 400-an kapal yang jadi pengangguran. "Kami terpaksa mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) pekerja. Tidak ada jalan lain," ancam Simorangkir. Ia menyebut akan ada 11 ribu ABK dan 2.000 awak darat yang akan jadi pengangguran.Di sisi lain, untuk mendongkrak penghasilan, pengusaha tak bisa menaikkan harga ikan, baik tuna segar, beku dan hasil tuna lainnya. "Ekspor tuna kita (Indonesia) kecil dibanding negara lain seperti Jepang, hingga tak bisa ikut menentukan harga di pasaran," papar Simorangkir menyebut angka 30 persen untuk ekpor tuna Indonesia.Rilla Nugraheni

Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya