TNI: Aparat Bentrok dengan Petani Urut Sewu Akibat Provokasi

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 22 Agustus 2015 14:58 WIB

Sejumlah polisi wanita ikut berjaga saat ribuan petani kawasan Urut Sewu menggeruduk gedung DPRD Kebumen, Jawa Tengah, 8 Juli 2015. TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Kebumen - Komandan Distrik Militer 0709 Kebumen Letnan Kolonel Infanteri Putra Widya Winaya mengatakan TNI Angkatan Darat hanya melakukan penjagaan dengan cara memagari lahan konflik Urut Sewu, Kebumen. Penjagaan, kata dia, merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah atas lahan yang dijadikan tempat latihan militer tersebut. "Memang ada dorong-dorongan. Ada yang luka karena dorong-dorongan," kata Putra saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Menurut Putra, para petani memaksa menghentikan pemagaran sehingga TNI terpaksa menghentikan aksi mereka. TNI, kata dia, sudah melakukan prosedur sosialisasi dan memberi ganti rugi terhadap tanaman petani yang terkena pemagaran. "Kami tidak ingin melukai masyarakat," kata dia membatah sengaja melakukan kekerasan terhadap petani.

Bentrok kembali pecah di tanah Urut Sewu, Kebumen, pada Sabtu pagi ini. Petani yang menolak pemagaran lahan konflik digebuki tentara bersenjata lengkap. Empat orang menderita luka berat, belasan lainnya luka ringan.

"Saat sedang menyampaikan aspirasi, tiba-tiba kami diserang," kata Kepala Desa Petangkuran, Kecamatan Mirit, Kebumen, Muchlisin, Sabtu, 22 Agustus 2015. Ia menderita memar saat dipukuli tentara di depan seorang polisi yang tak berani melerai. Padahal ia sudah lari menjauh dari lokasi bentrokan. (Baca: Warga Urut Sewu Diserang TNI AD Saat Demonstrasi , 4 Luka Berat)

Putra mengatakan, tak ada benturan antara masyarakat dan TNI. Bentrok dianggap terjadi karena ada provokasi pihak ketiga. "Masyarakat ikut karena terpaksa dan takut," kata dia. TNI sudah memagari lahan sepanjang dua kilometer di Lembupurwo dan 300 meter di Wiromertan.

Menurut dia, TNI dan masyarakat sudah bertemu pada 18 Agustus lalu. Kedua pihak sepakat tidak melakukan aksi. Selain itu, TNI dan masyarakat diminta menunjukkan sertifikat kepemilikan paling lambat 14 September ke Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Sudah ada kesepakatan tidak ada demo, tapi tetap dilanggar," katanya.

ARIS ANDRIANTO


VIDEO TERKAIT:



SIMAK JUGA:


Akibat Sengketa Pilades, Ratusan Warga Bentrok

Advertising
Advertising

Berita terkait

AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

57 hari lalu

AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya

AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

23 Februari 2024

AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

22 Februari 2024

Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

22 Februari 2024

Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

22 Februari 2024

Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.

Baca Selengkapnya

Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

5 Februari 2024

Soal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi lantaran kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Cak Imin dan Mahfud MD Satu Suara soal Pembentukan Lembaga Baru Reforma Agraria, Apa Saja Visi Paslon 1 dan 3?

23 Januari 2024

Cak Imin dan Mahfud MD Satu Suara soal Pembentukan Lembaga Baru Reforma Agraria, Apa Saja Visi Paslon 1 dan 3?

Apa saja visi misi paslon nomor urut 1 Muhaimin iskandar alias Cak Imin dan nomor 3 Mahfud MD terkait reforma agraria?

Baca Selengkapnya

Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

22 Januari 2024

Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

Prabowo sebut Gibran menguasai pemahaman ekonomi, tetapi tema debat sebenarnya tentang lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Blejeti Data Konflik Agraria, Cak Imin: Ini Bukan Main-main, Kiamat Makin Dekat

22 Januari 2024

Blejeti Data Konflik Agraria, Cak Imin: Ini Bukan Main-main, Kiamat Makin Dekat

Debat cawapres babak kedua, Cak Imin menyinggung soal data konflik agraria yang makin marak dan tidak diatasi.

Baca Selengkapnya