Purwakarta Khawatir Pendidikan Gratis 12 Tahun Berakhir  

Reporter

Selasa, 7 Juli 2015 15:29 WIB

Ilustrasi Ujian Nnasional (UN) tingkat SMA dan sederajat. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta khawatir program pendidikan gratis 12 tahun di daerah itu akan terhenti. Kekhawatiran itu muncul karena kewenangan pendidikan SMA dan sederajat diambil-alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Warga pasti kecewa," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kepada Tempo, Selasa, 7 Juli 2015. Bupati berharap agar Pemprov Jawa Barat melanjutkan program pendidikan gratis setingkat SMA.

Dedi menggratiskan program pendidikan di tingkat SMA dan sederajat dengan anggaran subsidi khusus senilai Rp 20 miliar per tahun. "Dananya murni dari APBD kabupaten," katanya.

Subsidi yang cukup besar itu untuk mendorong kelangsungan program pendidikan gratis 12 tahun. "Program pendidikan sembilan tahun di Purwakarta sudah lewat," kata Dedi. Sementara program pendidikan di tingkat nasional dan provinsi baru berkutat pada program pendidikan sembilan ahun.

Jika pendidikan SMA dan sederajat diambil alih provinsi, Dedi akan mengalihkan subsidi itu ke program gratis pendidikan sembilan tahun lagi. Subsidi program pendidikan gratis sembilan tahun dari APBD kabupaten hanya Rp 14 miliar. Nilainya lebih kecil karena dana pendidikan gratisnya sudah terpenuhi dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang Diaudin mengatakan pengambilalihan pendidikan SMA dan sederajat oleh Pemprov Jabar belum dilakukan tahun ini. "Baru dimulai pada 2016-2017." Tahun ajaran baru 2015-2016, yang akan mendapatkan subsidi pendidikan gratis SMA dan sederajat mencapai 10.600 siswa.

NANANG SUTISNA

Berita terkait

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

51 hari lalu

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

5 Maret 2024

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Baca Selengkapnya

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.

Baca Selengkapnya

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Baca Selengkapnya

Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

23 September 2022

Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.

Baca Selengkapnya

Perkuat Dana Abadi, Alumni ITS Sumbang Rp 1 Miliar

17 Agustus 2022

Perkuat Dana Abadi, Alumni ITS Sumbang Rp 1 Miliar

Ikatan Alumni ITS menyumbang Rp 1 miliar untuk dana abadi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma kampus.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Rp 608,3 Triliun

16 Agustus 2022

Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Rp 608,3 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.

Baca Selengkapnya