TEMPO.CO,Yogyakarta - Delapan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi asal Yogyakarta dinyatakan lolos tahap seleksi awal atau seleksi administrasi. Jogja Corruption Watch (JCW) meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan informasi tentang rekam jejak mereka.
“Kami minta ada perlindungan hukum bagi publik yang memberi masukan rekam jejak negatif,” kata Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat JCW Baharuddin Kamba saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 Juli 2015.
Bila tak ada perlindungan hukum, publik dikhawatirkan takut memberikan informasi lantaran bisa dikriminalkan. “Misalnya dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi Pansel KPK harus menjelaskan itu kepada publik,” kata Baharuddin.
JCW pun membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan atas delapan calon pemimpin KPK asal Yogyakarta itu. Baharuddin menjamin tidak akan membocorkan identitas pelapor. “Kami akan update informasi masyarakat sepekan sekali. Nanti juga kami sampaikan kepada Pansel,” kata Baharuddin.
JCW menyayangkan tidak adanya penjelasan ihwal latar belakang profesi delapan kandidat itu. Menurut penelusuran JCW, Baharuddin mengatakan Amin Zakaria, Budi Santosa, dan Halimah Ginting adalah advokat. Amin diketahui pernah aktif di Partai NasDem, Budi Santosa adalah komisioner Ombudsman, dan Halimah merupakan Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemudian Asri Sutan Marajo adalah pensiunan wartawan dan Ajimbar merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun Eko Yulianto, Moh. Gurdono, dan Suradi merupakan akuntan. “Saya cek ke pimpinan DPD Nasdem Yogyakarta, Amin Zakaria sudah mundur dari partai,” kata Baharuddin.
Sementara itu, sejumlah elemen kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta telah melakukan konsolidasi untuk mencari kandidat pemimpin KPK yang ideal pada pertengahan Juni lalu. “Kami baru dapat track record empat orang. Jadi belum bisa disampaikan,” kata Wasingatu Zakiyah, Direktur Institute for Development and Economic Analysis, anggota koalisi itu.
