Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Gus Sholah: Demi Kebaikan KPK  

Reporter

Senin, 22 Juni 2015 09:30 WIB

Pengasuh Ponpes Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO, Bandung - Tokoh pluralisme KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah angkat bicara terkait langkah yang diambil Presiden RI Joko Widodo dalam menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, itu langkah yang diambil Jokowi cukup tepat karena jika saja UU KPK itu direvisi, maka akan menyebabkan lembaga anti rasuah itu semakin melempem karena kemungkinan besar yang akan direvisi itu tentang wewenang KPK dalam melakukan penyadapan.

“Kalau tujuannya untuk memperkuat saya setuju ya, tapi kalau memperlemah saya tidak setuju,” ujar Gus Sholah yang merupakan adik kandung Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada Tempo, seusai mengisi ceramah Ramadan di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganeca, Minggu, 21 Juni 2015.

Meski demikian, Gus Sholah menilai KPK harus melakukan pembenahan diri guna menyelesaikan permasalahan korupsi yang kian hari kian merongrong pemerintahan Indonesia.

Bahkan, ucap Gus Sholah, tidak menutup kemungkinan apabila rencana Revisi UU KPK itu berhasil disetujui oleh Jokowi di kemudian hari, tentunya itu dalam rangka memperkuat tubuh KPK. “Jika itu untuk kebaikan KPK, kenapa tidak,” katanya.

“KPK juga harus memperbaiki dirinya. Saya perhatikan kemarin-kemarin banyak juga kelemahan KPK, seperti beberapa kali praperadilan kalah. Itu gara-gara KPK banyak kelemahannya, makanya harus diperbaiki juga,” ujar cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari itu.

AMINUDIN

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

5 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya