TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI hari ini, 29 Mei 2015. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan cetak sawah fiktif. "Dia tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena sedang berada di luar negeri," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus, Jumat, 29 Mei 2015.
Wiyagus mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Lino. Termasuk pemeriksaan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Priyosantoso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Upik Raslina Wasrin, dan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Mereka juga tidak hadir dalam pemeriksaan kasus yang sama kemarin.
Program cetak sawah merupakan salah satu kegiatan program bina lingkungan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini melibatkan sejumlah badan usaha milik negara yang mengucurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). "Secara fisik, kegiatan itu (cetak sawah) tidak ada. Kami duga ada penyimpangan dana itu," kata Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso.
Modus operandi dalam kasus itu, menurut Bareskrim, yakni pengadaan lahan fiktif dan proses pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Bareskrim memang belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kerugian keuangan negara juga sedang dalam proses audit.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
11 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaBeredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
14 jam lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
2 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca Selengkapnya