TEMPO.CO, Makassar - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan isu beras palsu yang ramai diberitakan oleh media massa terbukti tidak benar. Karena Kementerian Pertanian telah menggandeng laboratorium dari Mabes Polri, BPOM, dan Kementerian Perdagangan untuk menganalisa sampel beras yang diduga plastik. "Hasilnya negatif," kata Amran kepada wartawan saat transit di Makassar, Rabu, 27 Mei 2015.
Amran mengatakan, sampel beras plastik juga telah diambil dari sisa sampel yang digunakan oleh PT Sucofindo. Hasilnya juga negatif.
"Makanya kami heran kenapa ada hasil yang berbeda antara Sucofindo dengan empat laboratorium lainnya. Mungkin ada metode yang berbeda, ini hal biasa," kata Amran.
Menurut Amran, masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan isu beras plastik ini. Karena isu ini juga beredar di Thailand dan Malaysia. "Hasil pemeriksaan juga membuktikan bahwa isu ini juga tidak benar," kata Amran.
Amran mengatakan, secara logika juga tidak mungkin orang bisa mendapatkan keuntungan dari beras plastik. Karena harga plastik Rp 12 ribu per kilogram. Sementara harga beras medium sekitar Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu per kilogram. "Jadi lebih baik jual plastik saja," kata Amran.
Ketidakbenaran adanya beras plastik ini juga sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet Kerja. Sehingga Amran meminta media dan masyarakat tidak menghabiskan tenaga dan pikiran hanya untuk membahas isu yang tidak benar.
"Lebih baik kita kerja, lebih produktif, dan melanjutkan program swasembada pangan. Jangan diganggu dengan hal hal yang tidak benar," kata Amran
MUHAMMAD YUNUS
Berita terkait
Saksi Ungkap Syahrul Yasin Limpo Bayar Lukisan Sujiwo Tejo Seharga Rp 200 Juta Pakai Uang Vendor Kementan
1 hari lalu
Saksi menyatakan diminta mengirim Rp 200 juta saat itu juga untuk pembayaran lukisan dari budayawan Sujiwo Tejo yang dibeli oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus
3 hari lalu
Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
4 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
5 hari lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaUang Korupsi Syahrul Yasin Limpo Mengalir ke Mana? Antara lain Biaya Khitan, Buat Kafe, dan Skincare untuk Cucunya
5 hari lalu
Penggunaan uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terungkap di pengadilan. Mayoritas digunakan untuk kepentingan keluarga. Apa saja?
Baca SelengkapnyaSempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya
7 hari lalu
Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaSidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi
8 hari lalu
Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
13 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
14 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
14 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca Selengkapnya