TEMPO.CO, Surabaya - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi, meminta masyarakat mendukung kerja panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembilan orang anggota panitia seleksi yang terpilih itu diharapkan membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sesungguhnya di dunia ini tidak ada pejabat yang suka kepada KPK," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini kepada wartawan seusai Seminar Kebangsaan di ITS Surabaya, Senin, 25 Mei 2015.
Hasyim tak mempersoalkan panitia seleksi yang semuanya perempuan. Ia justru mengingatkan bahwa pansel harus selektif karena beratnya hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Enggak mungkinlah ada pejabat yang suka korupsinya diawasi. Apalagi Indonesia yang korupsinya sudah masya Allah luar biasa," ujarnya.
Selain menghadapi banyaknya kasus korupsi yang belum tertangani, pimpinan KPK kelak dihadapkan pada pengajuan praperadilan dari para tersangka korupsi. "Jadi tiga orang yang berantas korupsi, ya, belum tentu menang menghadapi ribuan koruptor."
Meski begitu, Hasyim mengatakan pimpinan KPK tak perlu gentar. "Semuanya tetap diupayakan. Saya, kan, juga pernah jadi pansel Mahkamah Konstitusi sama Buya Syafii. Kan, hasilnya bisa dilihat," dia menuturkan.
Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan nama anggota panitia seleksi KPK. Sembilan nama itu semuanya perempuan dari berbagai latar belakang. Dari ahli hukum, teknologi informasi, keuangan, psikologi, sosiologi, manajemen organisasi, hingga tata kelola pemerintahan.
ARTIKA RACHMI FARMITA
Berita terkait
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
6 jam lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
7 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
18 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya