Sejumlah alumni dari berbagai Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) membawa spanduk bertuliskan "Save KPK" saat melakukan aksi solidaritas di depan Gedung KPK, Jakarta, 1 Mei 2015. Mereka mengecam prilaku kepolisian yang menangkap penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri pada Jumat dini hari. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menganggap kasus yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, merupakan hal biasa. Walaupun begitu, dia meminta Polri bertindak transparan dalam menangani kasus ini.
"Ini kan perkara biasa," kata JK setelah bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2015. Menurut dia, sebagai penegak hukum, polisi tentu tak boleh berdiam diri ketika ada masalah. "Kalau tak diperiksa, salah. Tapi, kalau diperiksa, disalahkan. Jangan salahkan polisi seperti itu."
Novel ditangkap di rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat dinihari pukul 00.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama sepuluh jam, Novel ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dia kemudian dibawa ke Bengkulu untuk rekonstruksi kasus lamanya.
Kasus yang menjerat Novel bermula ketika menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu pada 2004. Dia terjerat kasus penganiayaan terhadap tersangka pencurian sarang burung walet. Novel disebut menembak dan menyiksa pencuri itu. Kasus itu telah diproses aparat setempat.
Selain harus transparan, dalam menyelesaikan kasus ini, JK meminta polisi menghindari upaya kriminalisasi. Di sisi lain, dia berpandangan bahwa institusi apa pun di Indonesia tak boleh ada yang merasa kebal hukum.
JK mencontohkan Polri. Menurut dia, Polri sudah terbukti tak kebal hukum. Sebagai buktinya, jenderal berpangkat pernah tersangkut masalah hukum dan diusut. "Memang tak kebal, tapi sekali lagi harus transparan."
