Presiden Jokowi memberikan keterangan usai menutup Asian African Summit 2015 di JCC Senayan, Jakarta, 23 April 2015. Tiga poin kesepakatan tersebut antara lain Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Asia Afrika dan Deklarasi Dukungan Untuk Palestina. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar Kepolisian Republik Indonesia tidak menahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Dia khawatir penahanan itu akan berimbas pada hubungan antar-lembaga penegak hukum.
Menurut Jokowi, perintah tersebut sudah dia sampaikan langsung kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. "Saya perintahkan agar tidak ditahan," katanya usai menjalankan Sholat Jum'at di Masjid Kotta Barat Solo, Jum'at 1 Mei 2015.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar proses hukum yang dilakukan terhadap Novel Baswedan dilakukan secara adil dan transparan. "Jangan membuat kontroversi baru yang mengganggu sinergi antara Polri, KPK, dan Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Tim dari Bareskrim menjemput Novel Baswedan dari rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat 1 Mei 2015. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penganiayaan dibawa dengan mobil menuju Gedung Bareskrim Mabes Polri, dini hari ini.
Kasus yang menjerat Novel bermula saat dia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu pada 2004. Dia terjerat kasus penganiayaan terhadap seorang pencuri sarang burung walet. Novel disebut menembak dan menyiksa pencuri itu. Kasus itu telah diproses aparat setempat.
Pada 2012, kasus ini kembali mencuat. Penyidik Bareskrim mendatangi kantor KPK untuk menangkap Novel, tapi tidak berhasil. Banyak pihak menyebutkan apa yang dilakukan Polri pada 2012 adalah kriminalisasi. Saat itu Novel menjadi salah satu penyidik KPK yang mengusut kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.
