TEMPO.CO, Kupang -Warga Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengancam akan mengusir warga Timor Leste dari Desa Naktuka yang berada di perbatasan antara Indonesia- Timor Leste. "Kami akan mengusir warga Timor Leste di Naktuka secara paksa, karena itu lahan kami," kata Raja Amfoang, Roby Koroh kepada Tempo, Jumat, 17 April 2015.

Di Desa Naktuka di Kecamatan Amfoang Timur yang diklaim kedua negara, ditempati 50 keluarga asal Timor Leste yang mengusai lahan itu. Padahal sesuai perjanjian kedua negara lokasi itu masuk zona bebas.

Menurut Roby, penguasaan lahan di Naktuka oleh warga Timor Leste distrik Oecusse sudah terjadi sejak 2003. "Lahan yang dikuasai itu milik leluhur kami. Kami tidak terima lahan itu dikuasai warga negara lain.” Tindakan itu meresahkan warga Amfoang.

Roby menyesalkan sikap anggota TNI yang menjaga wilayah perbatasan kedua negara yang melarang warga Indonesia untuk beraktifitas di Naktuka. Sedangkan warga Timor Leste dibiarkan bebas beraktifitas. Padahal lahan itu masuk wilayah Indonesia. "Ini sudah sangat meresahkan masyarakat di perbatasan negara."

Dia meminta TNI dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah batas antarkedua negara agar tidak menimbulkan konflik. Jika langkah itu tidak bisa diambil pemerintah, maka dia mengancam akan memimpin masyarakat mengusir warga Timor Leste di Naktuka secara paksa. "Sejengkal tanah pun, kami akan perang dengan mereka."

Dia mengatakan pihaknya sedang mengajukan pemekaran kabupaten Amfoang ke pemerintah pusat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka bisa menjadi hambatan daerah itu menjadi daerah otonom baru (DOB). "Ini bisa jadi masalah untuk DOB Amfoang."

Komandan Korem 161 Wira sakti Kupang, Brigadir Jenderal Achmad Yuliarto berharap warga di Amfoang tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyelesaikan masalah batas antarnegara. Ia berjanji akan memperkuat pasukan pengaman perbatasan di wilayah itu serta bersama pemerintah akan meluruskan batas-batas antara RI dan Timor Leste di wilayah itu. "Kami harap warga tetap tenang. Kami akan koordinasikan dengan pemerintah pusat dan TNI AD."

YOHANES SEO