Suryadharma Ali Galau Tak Tahu ke Mana Mengadu

Reporter

Jumat, 10 April 2015 13:25 WIB

Suryadharma Ali melambaikan tangan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, 10 April 2015. KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji periode 2012-2013 pada 22 Mei 2014 lalu. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku kecewa karena kalah dalam sidang gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan lalu. Padahal, proses praperadilan itu merupakan upaya dia mencari keadilan. "Saya sungguh kecewa," ujar Suryadharma di gedung KPK, Jumat, 10 April 2015.

Rabu lalu, hakim Tatik Hadianti menolak permohonan praperadilan Suryadharma yang menggugat KPK karena menetapkannya sebagai tersangka. Hakim Tatik menyatakan praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili penetapan tersangka.


Suryadharma mengaku bingung harus bertanya ke mana bila ada kejanggalan atas penetapannya sebagai tersangka. "Kalau kita melihat sesuatu yang harus kita pertanyakan, tetapi kemudian tidak ada institusi tempat kita bertanya, lalu ke mana kita harus bertanya?" kata dia. "Katanya harus lewat jalur hukum, kita pergunakan jalur hukum, tapi kok tidak bisa?"

Suryadharma menuding KPK gegabah dalam menjadikannya sebagai tersangka. Sebab, selama sepuluh bulan Suryadharma menyandang status tersangka, KPK belum menghitung kerugian negara secara pasti.

Hari ini KPK memeriksa Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu sempat dua kali mangkir dengan alasan mengajukan praperadilan. Dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menelan anggaran di atas Rp 1 triliun itu, Suryadharma selaku Menteri Agama diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

12 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

13 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

24 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

25 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

26 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

27 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

30 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

35 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

44 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya