TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Adriansyah, anggota Komisi IV DPR RI yang ditangkap KPK, pantas dipecat. Sebab, perbuatan Adriansyah itu telah mencoreng PDIP yang sedang menggelar Kongres IV di Denpasar, Bali.
"Sangat mencoreng dan memalukan karena partai sedang punya hajatan besar," kata Pramono Anung di sela Kongres IV PDIP di Inna Grand Bali Beach Hotel, Jumat, 10 April 2015.
Menurut Pramono, dia sudah mengkonfirmasikan penangkapan Adriansyah tersebut kepada pimpinan KPK. KPK, kata dia, membenarkan penangkapan itu tapi masih menunggu hasil penyelidikan selesai.
Adriansyah adalah bekas Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pramono menduga kasus yang menjerat Adriansyah berkaitan dengan izin pertambangan. "Di Kalsel kan banyak tambang, tapi saya tidak mau meraba-raba," ujarnya.
Pramono menjelaskan perbuatan Adriansyah juga memalukan karena dia tercatat sebagai kader senior PDIP. Selain dipecat, Pramono mengusulkan agar PDIP tidak memberikan bantuan hukum.
Pemberian sanksi kepada kader, kata Pramono, dilakukan melalui mahkamah internal partai. Mahkamah ini baru bisa bekerja bila Dewan Pengurus Pusat PDIP telah terbentuk dalam kongres ini.
Pramono menambahkan, dia tidak menganggap langkah KPK politis karena dilakukan saat PDIP menggelar kongres. "Karena ini operasi tangkap tangan, saya tidak berpikir politis atau tidak. Saya mengapresiasi KPK," tuturnya.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan KPK telah menangkap beberapa orang di Bali. Namun Priharsa belum menyampaikan secara rinci siapa orang yang ditangkap maupun dugaan kasus yang menjerat orang tersebut.
Mereka yang tertangkap tangan kemudian dibawa ke gedung KPK di Jakarta. Petugas membawa terduga koruptor itu menggunakan Toyota Innova B-1283-JU.
IKA NINGTYAS
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
47 menit lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
22 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya