Pencalonan Badrodin, Jadwal Uji Kelayakan Tunggu Besok  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Senin, 6 April 2015 16:59 WIB

Pelaksana tugas (Plt) Kapolri Badrodin Haiti (kanan) memberi hormat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menerima penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang batal dilantik. "Mekanismenya kami serahkan kepada komisi terkait," kata Ketua DPR Setya Novanto seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2015.

Pertemuan tertutup tersebut tak hanya diikuti pimpinan DPR, tapi juga pimpinan fraksi. Adapun Jokowi didampingi beberapa menteri, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Menurut Setya, Dewan akan memproses penunjukan Badrodin melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib Dewan. Ia mengatakan surat penunjukan pencalonan Badrodin akan dibacakan dalam rapat paripurna besok, 7 April 2015, agar proses uji kelayakan dan kepatutan bisa berlangsung di Komisi Hukum DPR. "Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tak ada masalah," ujarnya.

Adapun persetujuan Dewan dinyatakan setelah mereka menerima penjelasan Jokowi ihwal penunjukan Badrodin dan pembatalan Budi sebagai Kepala Polri. "Sudah dijelaskan secara jelas semuanya," ucap Setya.

Sebelumnya, Komisi Hukum menyepakati uji kelayakan dan kepatutan Badrodin ditunda hingga ada penjelasan langsung dari Presiden. Komisi meminta Badan Musyawarah DPR mengembalikan surat Presiden yang bernomor R-16/PRES/02/2015 tentang pengangkatan Kapolri hingga ada penjelasan atas dibatalkannya pelantikan Budi.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

23 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya