TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan struktur dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam undang-undang harus diubah. Tujuannya untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan pemberantasan korupsi yang juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian.
"KPK perlu melakukan reformasi posisi dan kewenangan supaya bisa jalan dengan baik," kata Hamdan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 5 April 2015. "Yaitu berikan kewenangan kepada KPK penyidikan sepenuhnya, tapi untuk urusan penuntutan serahkan ke Kejaksaan."
Hamdan menilai kewenangan KPK dalam menyidik dan menuntut terlalu banyak. KPK, kata dia, saat ini hanya menanggapi laporan dari masyarakat soal kasus korupsi yang dilakukan oknum lembaga lain. "Harusnya KPK melakukan supervisi dan mencari kasus korupsi yang mangkrak di Kejaksaan dan kepolisian, jadi tidak berlomba-lomba seperti saat ini."
Hamdan mengatakan setiap lembaga harus diberikan kewenangan sesuai pada porsinya. Sehingga, kata dia, konflik KPK-Polri ataupun kisruh tumpang-tindih kewenangan lembaga negara lain tidak akan terjadi lagi.
"Memang butuh waktu lama mereformasi KPK," ujarnya. "Karena KPK juga harus membuka cabang-cabang di seluruh daerah di Indonesia."
