Pimpinan KPK dan juga sebagai calon Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di diskusi `Mengenal Sosok Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Capim KPK` di Cikini, Menteng, Jakarta, 7 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas berharap instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi yang sedang digodok drafnya oleh Presiden Joko Widodo itu memprioritaskan pencegahan melanggar undang-undang lembaga antirasuah. "Apa betul dan serius akan keluarin inpres yang menabrak UU KPK itu?" kata ujar Busyro ketika dihubungi, Rabu, 4 Maret 2015.
Sebagaimana diamanatkan undang-undang, kata dia, tugas KPK tidak hanya pencegahan korupsi. Namun juga koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, Busyro menyarankan Presiden mundur dari rencana penerbitan inpres tersebut.
Menurut Busyro, seharusnya Presiden Jokowi menghargai demokrasi, undang-undang, dan peka terhadap derita sumber daya alam. Sebab, para mafia koruptor begitu masif menjalankan aksinya di berbagai sektor. "Perekonomian negara ini sistemik digasak mafia koruptor," ujar Busyro.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Instruksi Presiden Tahun 2015 tentang Pemberantasan Korupsi. Tujuannya, kata Andi, untuk penguatan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, kepolisian, dan KPK dalam melakukan kerja bersama memberantas rasuah. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.
