TEMPO.CO , Jakarta: Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais, mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun sistem akuntabilitas dan pengawasan yang jelas untuk mencegah kasus kekerasan anak. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai menjadi saran PBB untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan anak di Indonesia.

"Saya ingin mengundang Indonesia untuk mengambil posisi pemimpin dan menjadi menara suardi kawasan ini dalam membentuk kebijakan untuk mengakhiri kekerasan anak," kata dia dalam rilis yang diterima Tempo, Kamis, 26 Februari 2015.

Dia juga berharap Indonesia mampu berada di garis depan dalam gerakan menghapus kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadi bagian penting dalam Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Program SDG bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, seperti perkawinan dini dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Marta menyambut baik langkah Indonesia yang telah melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak di segala lini. Namun, ia menyayangkan tidak ada Undang-Undang yang jelas melarang hukuman fisik di dalam rumah tangga. Marta mendorong Indonesia untuk bergabung dengan 45 negara yang telah memiliki UU yang secara komprehensif melarang kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun.

Menurut Global School-based Student Health Survey (GSHS), atau survei kesehatan global berbasis sekolah, sekitar 40 persen murid berusia 13-15 tahun di Indonesia melaporkan telah diserang secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolahnya. Survei ini dilakukan pada 2007 lalu.

Setengah dari anak-anak Indonesia melaporkan telah dirisak di sekolah. Mereka terdiri dari 56 persen anak laki-laki dan 29 persen anak perempuan melaporkan telah mengalami kekerasan fisik.

"Namun hanya sedikit dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia mendapatkan bantuan profesional," ujar Marta.

DEWI SUCI RAHAYU