Sebelum Samad-Antasari Dijerat, KPK Mau Bongkar Skandal BLBI

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 20 Februari 2015 19:21 WIB

Massa menyapu gambar wajah Megawati di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. Mereka menolak kriminalisasi terhadap KPK, dan menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan dan Budi Waseso. TEMPO/Eko Siswono Toyudho



Keempat tim diminta membeberkan hasil kerjanya setelah sepekan melaksanakan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Tim itu adalah para pemantau perkara yang berkekuatan hukum tetap. Lalu ada tim pula yang menelusuri perkara yang dihentikan Kejaksaan Agung. Sebabnya, para tersangka BLBI, termasuk Sjamsul, telah menerima SKL semasa pemerintahan Megawati. Tim ketiga menelusuri apakah perkara yang dihentikan karena sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai aturan.

Tim terakhir memelototi penyelesaian kasus BLBI di luar pengadilan. Waktu itu Kejaksaan menyerahkan kepada menteri keuangan untuk menarik aset bank penerima BLBI. Pertengahan Oktober 2008, KPK memang mengadakan gelar perkara BLBI bersama Kejaksaan, menyusul desakan publik yang meminta KPK mengambil alih kasus BLBI. Namun, KPK masih belum tegas karena KKPK lebih memilih memprioritaskan supervisi perkara yang sebelumnya ditangani Kejaksaan itu.

Apa mau dikata, sebelum sempat membongkar skandal BLBI, Antasari keburu dijebloskan ke penjara. Pada 4 Mei 2009, setelah hari pertama pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya, Antasari resmi menjadi tersangka pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjara. Total tersangka pembunuhan Nasrudin mencapai sembilan orang. Pada 11 Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim memvonis Antasari dengan pidana hukuman mati.

Adapun Megawati sempat akan diperiksa oleh penyidik KPK seusai Lebaran 2014. Ketika itu Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan kepastian pemanggilan Megawati setelah KPK memulai gelar perkara atau ekspos. Termasuk, perlu atau tidaknya melakukan pemanggilan terhadap Megawati. “Jadi habis Lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangannya," kata Abraham di kantor KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014.

Jokowi, yang saat itu masih kandidat Presiden, enggan berkomentar soal rencana pemeriksaan Megawati. "Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," ujar Jokowi, Kamis, 17 Juli 2014. Jokowi mengatakan dirinya baru akan berkomentar setelah 22 Juli 2014, ketika KPU menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional. Sebabnya, ia mengklaim tidak ingin suasana politik membara. "Kita bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja."

Sejumlah pejabat yang pernah diperiksa oleh penyidik KPK adalah politikus atau setidaknya terafiliasi dengan PDI Perjuangan, pendukung utama Presiden Jokowi. Laksamana Sukardi pernah menjadi anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada 1992-1997. Pada 2005, Laksamana keluar bersama sejumlah tokoh kunci PDI Perjuangan. Mereka membentuk PDI Pembaharuan. Kwik Kian Gie pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Adapun Rini Suwandi adalah teman dekat Megawati.

Hingga Lebaran usai, pemanggilan Megawati tak kunjung terjadi. Saat dikonfirmasi mengenai pemanggilan tersebut, Rabu, 27 Agustus 2014, Samad mengatakan tidak ada kendala psikologis untuk memanggil Megawati. Ketika itu Jokowi baru sebulan menjabat presiden. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. "Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Samad.

Hingga Samad tersangka, niatnya menuntaskan skandal BLBI belum tercapai....


Advertising
Advertising


MUHAMAD RIZKI | LINDA HAIRANI | IRA GUSLINA SUFA | TRI YARI KURNIAWAN | BC

Berita terkait

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

1 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

2 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

2 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya