Para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah tiba di TKI Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyayangkan kebijakan blusukan pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini. Menurut Zuhro, aksi blusukan yang dilakukan pemeirntah seperti kehilangan arah.
"Blusukan itu kebijakan populis; cepat bikin populer. Namun, sayang sekali bila pejabat langsung blusukan tanpa tahu masalahnya apa, siapa yang bertanggungjawab, dan solusi yang diinginkan apa." dalam diskusi Evaluasi 100 Hari Jokowi untuk Buruh Migran, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2015. (Baca: Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan, Begini Alasannya)
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Institute, Adi Candra Utama. Adi menyoroti soal masalah pada penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri untuk para tenaga kerja Indnesia.
Adi merasa pemerintah tidak memiliki kebijakan jelas soal kartu yang kabarnya dihapuskan ini. "Tapi BNP2TKI malah bilang tak jadi dihapus karena bertentangan dengan undang-undang. Ini TKI dan publik mau bagaimana? Bicara buruh migran itu bukan political statement tapi political document," kata Adi. (Baca: Kinerja Dinilai Jeblok, Jokowi Tak Kenal 100 Hari)
Karena itu, Adi merasa pemerintahan Jokowi belum mampu menyelesaikan persoalan TKI dalam 100 hari ini. Pun, selama 100 hari ini, kata dia, Jokowi belum pernah sekalipun memberikan statement yang menggembirakan bagi buruh migran, terutama bagi tujuh orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati di Saudi Arabia. (Baca: Kritik 100 Hari Jokowi, Mahasiswa Tabur Bunga)
Padahal, Jokowi menang besar dalam pilpres di luar negeri karena suara buruh migran. "Kecewa. Saya beri nilai empat untuk pemerintahan Jokowi di kebijakan buruh migran," kata Adi.
