Ketua KPK Abraham Samad bersama Wakil Ketua dan sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam SaveKPK Bebaskan BW, mengangkat tangan usai beri keterangan pers dan membacakan petisi, di Gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Menurut dia, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga. Kita butuh seorang presiden bukan petugas partai," ujar Anis saat bertemu dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015. Anis mengatakan masyarakat butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi.(Baca: Pelapor Bambang KPK Pernah Potong Jari Aktivis)
Jokowi, ujar dia, seharusnya berani memerintahkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk membebaskan Bambang. "Bukan justru membiarkan proses kriminalisasi berjalan terus," kata dia.Baca: Abraham Menangis Ingat Firasat Bambang Widjojanto)
Menurut Anis, Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Dia menganggap Jokowi sengaja membiarkan pelemahan KPK. "Jokowi juga sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan POLRI terus tak berkesudahan. Pemberantasan korupsi akan terhambat karena saling sandera. Jokowi, benar-benar mengecewakan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.(Baca: Putri Bambang KPK: Ayah Keren Banget Ummi!)
Dia meminta Jokowi segera menyelamatkan KPK. Jika hingga besok pagi belum ada sikap, Anis dan aktivis antikorupsi akan meminta seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak membebaskan Bambang Widjojanto dan menyelematkan KPK.
Bambang ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok tadi pagi. Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Penangkapan Bambang ini sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
