Massa mengibarkan bendera nasional dalam aksi memprotes kriminalisasi KPK dan mengecam penangkapan komisioner KPK Bambang Widjojanto di perempatan Tugu Yogyakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan polisi mengkriminalisasi KPK.
Zainal menilai tindakan polisi memperkuat dugaan polisi dendam karena KPK sebelumnya menetapkan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Pagi tadi, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan diborgol polisi ketika baru selesai mengantar anaknya ke sekolah.
Polisi lalu menetapkan Bambang sebagai tersangka dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk bersaksi bohong pada sengketa hasil pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2010 di Mahkamah Konstitusi. (Baca: Polisi Tangkap Bambang, Seperti Dokter Malpraktek)
Bambang yang ketika itu menjadi pengacara calon bupati Ujang Iskandar, yang memenangi kasus ini, disebut mengarahkan puluhan saksi untuk meyakinkan majelis konstitusi supaya memenangkan Ujang di pemilu.
Beberapa jam setelah penangkapan, Jokowi memerintahkan polisi terus mengusut kasus Bambang sesuai undang-undang yang berlaku. Aktivis Anita Wahid mengatakan penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selalu terjadi kalau KPK menjadikan jenderal polisi tersangka. (Baca: Bambang Ditangkap, KPK: Polri Tidak Beretika)
"Di belakang KPK ada rakyat yang akan memperjuangkan apa pun untuk bersama-sama mencapai harapan pemberantasan korupsi," kata Anita di konferensi yang sama.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyebut upaya polisi itu tidak etis.
"Kesewenangan dan dipertontonkan kepolisian. Upaya Polri tak mengedepankan etika dalam penegakan hukum," kata Johan di konferensi yang sama.
