TEMPO.CO , Malang: Sekitar 15 persen permukiman di Malang berkategori permukiman kumuh. Rumah berderet dibangun di bantaran sungai dan di bawah jembatan. Permukiman kumuh tersebar di 17 kelurahan dari total 57 Kelurahan di Malang. "Empat tahun lagi tak boleh ada permukiman kumuh," kata Wali Kota Malang, Mochamad Anton, Sabtu 17 Januari 2015.
Total kawasan permukiman kumuh mencapai 110 kilometer persegi. Untuk membangun permukiman kumuh menjadi permukiman sehat, Pemerintah Kota Malang tengah menata permukiman, sanitasi dan menyediakan air bersih. Pemerintah Kota Malang tengah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menggunakan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).
Bersama swasta, Pemerintah Kota Malang menggelar program bedah rumah dan membangun rumah layak huni. Selain itu, Pemerintah Kota Malang mendapat bantuan penataan kawasan kumuh dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Malang mengajukan usulan pembangunan kawasan kumuh sebesar Rp 2,5 triliun.
Saat ini tengah dilakukan peninjauan lapangan di Kelurahan Sukun dan Tulusrejo. Sedangkan pelayanan sarana air bersih akan diprioritaskan dengan bantuan dari Perusahaan Daerah Air Mimum. Pelayanan air bersih untuk keluarga miskin di Malang menjadi proyek percontohan.
Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara menilai penataan permukiman kumuh harus segera dilakukan. Sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas berdiri permukiman padat. Tak hanya menjadi persoalan sosial, namun juga menyumbang masalah lingkungan. "Warga membuang sampah langsung ke sungai," katanya.
Sekitar 80 persen di antaranya adalah limbah domestik rumah tangga selebihnya limbah industri, rumah sakit, hotel dan restoran. Ia berharap Pemerintah Kota Malang bergerak cepat untuk menangani sampah rumah tangga. Agar warga tak membuang sampah ke sungai.
EKO WIDIANTO
Berita lain:
Budi Gunawan Tinggalkan Istana tanpa Senyum
Soal Kapolri, Jokowi Bicara dari Hati ke Hati
Bodi Air Asia Ketemu, Basarnas 'Tantang' Moeldoko
Berita terkait
Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung
3 hari lalu
Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara
Baca SelengkapnyaLaba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M
8 hari lalu
BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.
Baca SelengkapnyaPria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan
29 hari lalu
Seorang pria pengendara minibus berwarna putih kepergok mencuri pakaian dalam atau bra milik warga. Aksi tersebut dilakukan di Perumahan Discovery Bintaro.
Baca SelengkapnyaHarga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya
37 hari lalu
Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.
Baca SelengkapnyaDirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024
45 hari lalu
BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas
52 hari lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.
Baca SelengkapnyaLowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar
54 hari lalu
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.
Baca SelengkapnyaSebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris
3 Maret 2024
Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat
28 Februari 2024
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini
30 Januari 2024
Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.
Baca Selengkapnya