Unjuk rasa ribuan perangkat desa. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Kendari - Ratusan kepala desa dan pejabat desa dari dua kabupaten, yakni Buton Selatan dan Buton Tengah, berdemonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Senin, 12 Januari 2015. Mereka menuntut pembayaran gaji selama tiga bulan (Oktober, November, dan Desember) yang belum dibayarkan.
"Kami meminta DPRD memanggil para bupati," kata Awaludin, koordinator petinggi desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerintah Desa itu di depan gedung DPRD Sulawesi Tenggara. (Baca juga: Delapan Bulan Tak Dapat Tunjangan, Perangkat Desa Unjuk Rasa)
Para bupati, kata dia, harus menjelaskan perihal gaji ratusan kepala desa yang belum dibayarkan. "Semestinya gaji dibayar pada bulan dan tahun itu juga, sekarang sudah tahun 2015 belum dibayar. Ini ada apa?" ujarnya.
Ada kemungkinan terlambatnya pembayaran ini disebabkan oleh masalah administrasi pasca-pemisahan Buton Tengah dari Kabupaten Buton. Wakil Ketua Komisi I DPRD Suwandi Andi mengatakan telah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencari tahu apakah gaji kepala desa telah dianggarkan selama satu tahun atau hanya beberapa bulan. Dia berjanji akan melihat kembali dokumen APBD 2014 milik kabupaten induk, Buton, untuk mengetahui apakah benar gaji ratusan kepala desa sudah dianggarkan.
"Jika sudah dianggarkan, wajib bagi pemerintah Buton untuk membayar hak-hak kepala desa dan perangkatnya," ucap Suwandi di depan para kepala desa.
Setelah mendengarkan penjelasan Suwandi, para kepala desa beserta pejabat setempat membubarkan diri dan berjanji akan kembali mempertanyakan kejelasan hak para kepala desa dan perangkatnya.
Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan, Serikat Pekerja: Belum Punya Uang
21 hari lalu
Indofarma Masih Tunggak Gaji Karyawan, Serikat Pekerja: Belum Punya Uang
Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati mengatakan, bahwa sejak aksi damai pada 5 April 2024, perusahaan belum bisa memastikan kapan bakal melunasi gaji seribuan karyawan Indofarma.
