TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menilai Presiden Joko Widodo sedang menjalankan politik terima kasih atas penunjukan sejumlah pembantunya. Penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dianggap merupakan salah satu bentuk terima kasih Jokowi. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
"Ini ucapan terima kasih yang belum selesai dalam pemilu presiden kemarin," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Januari 2014. Dia menuturkan Jokowi menunjuk orang-orang yang sudah berjasa menjadi pembantunya di Kabinet Kerja. (Baca: Kata Kompolnas Soal Rekening Gendut Budi Gunawan)
Muzani juga menyoroti dua cara Jokowi menunjuk pembantunya. Saat menyusun kabinet, ujar dia, Jokowi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelisik rekam jejak calon pembantunya. "Tapi sekarang pendekatannya berbeda," katanya.
Menurut Muzani, salah satu alasan penunjukan Budi Gunawan adalah kedekatan Budi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Muzani akan memanggil anggota Fraksi Gerindra di Komisi Hukum sebelum mengambil keputusan. "Penunjukan ini sebenarnya kewenangan presiden," tuturnya. (Baca juga: Siapa yang Tangani Rekening Gendut Budi Gunawan?)
Sabtu, 10 Januari 2015, Jokowi menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden pada 2001-2004 itu akan menggantikan kursi yang kini diduduki Jenderal Sutarman.
Sosok Budi sempat menuai polemik setelah namanya masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya. Namun laporan PPATK itu mentah setelah Mabes Polri menggelar penyelidikan internal. (Baca Pula: Calon Kapolri: 3 Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)
