Kapal TNI AL berjaga saat dilakukannya penenggelaman tiga Kapal Ikan berbendera Vietnam di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal asing tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, Jokowi untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Rizal Darma Putra mengatakan bahwa keinginan TNI untuk membeli pesawat jet amfibi bukan solusi utama untuk memberantas pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Menurut Rizal, pesawat amfibi tak lebih hanya sarana untuk mengintai kawanan kapal nelayan asing pencuri ikan dari udara.
"Yang lebih penting adalah bagaimana membuat sistem pengawasan dan pengamanan yang benar," kata Rizal ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca juga: TNI Minta Jokowi Beli Jet Amfibi)
Menurut dia, sampai saat ini sistem penanganan pencurian ikan yang dimiliki pemerintah masih mengecewakan. Sebagai buktinya, koordinasi yang tak kompak di antara instansi kelautan saat memproses illegal fishing.
Isu pembelian pesawat amfibi muncul ketika Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengaku sudah meminta alat utama sistem persenjataan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Putu Dunia mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui permintaan jet amfibi tersebut. Sebab, pembelian pesawat terbang yang bisa tinggal landas dan mendarat di permukaan air itu diperuntukkan memberantas pencurian ikan. (Baca: Tugas KSAL Baru Pengganti Marsetio)
Rizal lebih meminta pemerintah berfokus memperbanyak dermaga pangkalan TNI AL, terutama di wilayah terpencil di pulau-pulau terpencil. Sebab, luas wilayah laut Indonesia yang menjadi kendala patroli kapal TNI AL bisa ditangani dengan jumlah dermaga. "Jadi jarak tempuh kapal patroli menuju wilayah potensi pencurian ikan bisa dikurangi," katanya.
Jet amfibi yang diusulkan TNI Angkatan Laut adalah jenis Be-200. Jet bikinan Irkut, Rusia, ini bisa mendarat di laut dengan karakteristik gelombang yang bisa diatasi. Namun pesawat jet ini lebih sering digunakan sebagai pemadam kebakaran karena bisa mengangkut bom air. Jika jadi membeli, Angkatan Udara ingin memodifikasi pesawat itu agar mampu membawa tim yang bisa menindak pelaku pencurian ikan.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
