TEMPO.CO, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menerapkan zona integritas atau zona antikorupsi di lembaga pemerintahan. KPK bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk menerapkan zona integritas ini di tingkat pemerintah kota dan kabupaten. Konsep tersebut telah diserahkan ke Bappenas, dan direncanakan dilaksanakan mulai tahun depan.Z
"Bappenas yang akan menindaklanjuti di pemerintah. Jika tidak dilaksanakan oleh Bappenas, KPK akan mengambil alih," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat diskusi antikorupsi yang diselenggarakan Malang Corruption Watch (MCW) di Universitas Negeri Malang, Senin, 22 Desember 2014.
Zona integritas, kata Bambang, dimulai dari rekrutmen pejabat sampai mutasi promosi. Selain itu, KPK bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah untuk melatih 2.000 dosen dalam pendidikan antikorupsi. (Baca berita lainnya: Kementerian Keuangan Juara Zona Paling Antikorupsi)
KPK juga merancang program youth camp, yakni pendidikan antikorupsi bagi pemuda, mahasiswa dan pelajar, serta program super camp untuk para guru. Tujuannya agar mereka menyisipkan materi pendidikan antikorupsi pada berbagai mata pelajaran.
Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah di daerah dalam menciptakan tata kelola dan transparansi anggaran. Wali murid, kata dia, bisa segera melapor melalui pesan pendek dan surat elektronik bila menemukan penyimpangan.
"Pertemuan antara para pihak, seperti kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, komite, dan wali murid duduk bersama menyelesaikan masalah," kata Dadang. Transparansi internasional juga telah bekerja sama dengan KPK membuat film dokumenter dan fiksi. Film tentang kampanye antikorupsi tersebut dibuat oleh pemuda dan pelajar. Film telah didistribusikan ke seluruh daerah di Nusantara. (Baca juga: Purbalingga Bangun Zona Integritas)
