Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 5 Desember 2014, pukul 13.30.
Nusro mengatakan kedatangannya ke gedung komisi antirasuah ini untuk berdiskusi dengan tim pencegahan korupsi Komisi. "Saya ingin tahu di mana sih layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi," ujar Nusron di gedung KPK, Jumat, 5 Desember 2014. (Baca: Prioritas Nusron di BNP2TKI)
Karena itu, Nusron ingin mendapat solusi dan rekomendasi serta cara penanganan korupsi dari KPK.
Selain itu, Nusron juga menginginkan tidak ada lagi manipulasi dalam pengurusan TKI. Menurut Nusron, KPK sudah mempunyai kajian untuk membenahi penanganan TKI. "Nah, saya sebagai kepala BNP2TKI yang baru datang bersilaturahmi untuk meminta kajian itu sebagai alat atau untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal dan eksternal pada masa yang akan datang." (Baca: Kenapa Jokowi Angkat Nusron Jadi Kepala BNP2TKI? )
KPK bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan beberapa waktu lalu menggelar inspeksi mendadak di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil sidak tersebut, tim gabungan itu mengamankan sekitar 14 aparat keamanan dan preman yang diduga kerap memeras TKI.
KPK kemudian merekomendasikan penutupan terminal khusus TKI atau Terminal Selapajang di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pertemuannya dengan KPK, Nusron ingin meminta informasi tentang lokasi selain Terminal Selapajang yang berpotensi dijadikan tempat pungutan liar.
