Anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan (kiri) bersama Anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama (kanan) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Popong Otje Djundjunan, mencemaskan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo mengurangi jam kerja pegawai perempuan.
Wacana itu muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perempuan wajib mendampingi anaknya dalam masa pertumbuhan. "Perusahaan akan keberatan dengan kebijakan itu dan malah mengambil langkah untuk tidak memperkerjakan perempuan," ujar Popong saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca: Jokowi Kaji Pengurangan Jam Kerja Perempuan)
Agar perempuan tidak kehilangan pekerjaan sekaligus dapat mendampingi anaknya dalam masa pertumbuhan, Popong mengusulkan agar pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan ruang penitipan anak. "Seorang ibu memang enggak boleh meninggalkan masa emas perkembangan anaknya dari 0-5 tahun," tuturnya,
Menurut Popong, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari pentingnya peran ibu di samping anaknya. Maka, penyediaan ruang penitipan anak perlu diwajibkan untuk membantu keleluasaan ibu memberi perhatian kepada anaknya. (Baca: Pengurangan Jam Kerja Wanita, Ahok: Itu Tak Adil)
Sebab, kata Popong, perhatian dari ibu dapat membuat anak tak bandel saat beranjak dewasa. "Jadi sarjana atau durjana, itu tergantung masa emas anak," ujar Popong.
