Lusa, Interpelasi Jokowi Disetor ke Pimpinan DPR  

Reporter

Senin, 1 Desember 2014 04:50 WIB

Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Merdeka

TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pendukung Prabowo mengklaim telah menyelesaikan usulan hak interpelasi. Usulan akan diserahkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pekan ini.

Salah satu inisiator dari Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan rekapitulasi suara akan disetorkan pada Rabu mendatang. "Besok atau Selasa, inisiator dari fraksi akan berkumpul, meng-update perkembangan. Lalu Rabu atau Kamis, kami akan serahkan ke pimpinan," kata Yandri saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 November 2014. (Baca: Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi)

Menurut Yandri, saat ini terdapat sekitar 240 surat suara dari empat fraksi Koalisi Prabowo, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Sedangkan, Partai Demokrat hendak menggunakan hak bertanya lewat rapat dengar pendapat sebelum memakai interpelasi. "Kami tak menunggu sampai 300 surat suara, tetapi memang masih banyak anggota yang usul untuk ikut serta. Maka kami batasi sampai Kamis," kata Yandri. (Baca: Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?)

Ada pun 40 anggota fraksi PAN yang ikut menandatangani. Namun jumlah tersebut akan bertambah karena beberapa anggota partai masih berminat memberikan dukungan. Jumlah pendukung, kata Yandri, sebenarnya sudah melebihi syarat pengajuan interpelasi, yaitu 25 suara dari fraksi yang berbeda.

Tim inisiator juga sudah merumuskan beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke pemerintah. Pertanyaan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR, lalu Paripurna. "Jika disahkan Paripurna, baru kami undang presiden, wakil, atau menteri. Kalau penjelasan menteri saja sudah bagus, ya, kami terima, kalau tidak, kami minta presiden beri penjelasan langsung, " kata Yandri.

DPR gencar mencari dukungan untuk menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Pemerintah memutuskan menaikkan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Ada pula solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

PUTRI ADITYOWATI

Topik terhangat:
Golkar Pecah |Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY
Pollycarpus Bebas, Allan Nairn Beberkan Data TPF
Ahok Idolakan Arsenal Karena Warna Kausnya
Alex Asmasoebrata Bangga Berbesankan Muchdi

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya