Soal Upah, Buruh Yogya Belum Satu Suara  

Reporter

Selasa, 25 November 2014 08:23 WIB

Sejumlah kendaraan mengalami kemacetan panjang saat roibuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi buruh di Kota Yogyakarta masih berbeda pendapat dalam menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. (Buruh Protes, Kabupaten Tangerang Siap Revisi UMK)

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta Legiman, yang menjadi pengurus Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta, belum bisa memutuskan apakah revisi kebijakan upah minimum tahun 2015 diperlukan atau tidak. Dan, bila diperlukan, seberapa besar jumlahnya.

"Kami masih menunggu instruksi pengurus pusat soal ini," kata Legiman kepada Tempo, Senin, 26 November 2014. SPSI Kota Yogya telah mengirim perwakilan untuk membahas sikap dan tuntutan atas dampak kenaikan harga BBM ini. (Tolak UMK, Buruh Tangerang Akan Blokir Jalan Raya)

"Kalau dari kami di daerah jelas perlu revisi, tapi seberapa besar kami belum hitung selayaknya berapa," katanya. (Buruh Semarang Ancam Blokir Jalan Tol)

SPSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Yogya Oktober lalu telah bersepakat menaikkan upah minimum sebesar Rp 1,3 juta. Angka ini terbesar di DIY dibanding empat kabupaten di provinsi ini.

Organisasi buruh lain, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), yang tidak punya perwakilan di Dewan Pengupahan Kota Yogya, mendesak pemerintah merevisi upah minimum yang telanjur diketok. "Upah minimum kabupaten/kota tahun 2015 sudah terlanjur ditetapkan, ini kenaikan harga BBM baru dipastikan belakangan, ya, enggak masuk (hitungan)," kata Kirnadi, Sekretaris Jenderal ABY, kepada Tempo.

ABY menilai besaran kenaikan upah tahun depan relatif kecil dan tak mempertimbangkan faktor inflasi akibat kenaikan harga BBM. Jumlah upah se-DIY tahun depan, kata dia, hanya Rp 1,1-1,3 juta per bulan, atau naik 3-11 persen. "Karena upah sektoral belum dimasukkan, seharusnya revisi upah dilakukan," ujar Kirnadi.

Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Yogya Bob Reynaldi menuturkan sejauh ini belum ada instruksi dari provinsi atau kalangan buruh untuk merevisi upah yang dilayangkan kepada Dewan Pengupahan. "Soal penangguhan upah juga belum ada pengajuan," katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler:
Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri
10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 T
Sam Pa, Surya Paloh, dan Kerajaan Neraka
Proyek Sonangol, Paloh: Sudah Kenyang 'Makan Siang'
Jokowi Jadi Idola di Malaysia

Berita terkait

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

6 September 2022

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

1 Mei 2021

Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Malang berharap seluruh buruh di Malang Raya bisa segera mendapatkan vaksin Covid-19.

Baca Selengkapnya

Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

30 April 2020

Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

SPSI fokus pada advokasi buruh yang terkena imbas pandemi Covid-19 yaitu buruh yang di-PHK dan yang THR-nya dihapus pada momentum May Day.

Baca Selengkapnya

Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

28 Februari 2019

Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

Sejumlah pangan murah yang dijual di Gerai Jakmart SPSI Logam Elektronik dan Mesin (L.E.M) Cakung, Jakarta Timur menjadi buruan pemilik KJP.

Baca Selengkapnya

Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

26 Februari 2019

Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

Anies janji bangun lebih banyak gerai pasar murah untuk buruh yang serupa di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

30 November 2017

Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

Perwakilan Serikat Buruh diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

21 November 2017

UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

KSPN Jawa Tengah mempertimbangkan langkah menggugat hasil penetapan UMK Jateng, yang dinilai terlalu rendah.

Baca Selengkapnya

UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

30 Oktober 2017

UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

Perwakilan pekerja menolak besaran UMP Jabar 2018 karena dihitung berdasarkan PP 78.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, Aksi di Yogyakarta Meniru Semangat Sultan Agung

1 Mei 2017

Hari Buruh, Aksi di Yogyakarta Meniru Semangat Sultan Agung

Dalam pawai rute Malioboro ke Alun-Alun Utara Yogyakarta itu ratusan buruh menyerukan agar meneladani semangat Raja Mataram legendaris, Sultan Agung.

Baca Selengkapnya

Organisasi Pekerja Minta Pengusaha Bayar THR pada H-21

10 Juni 2016

Organisasi Pekerja Minta Pengusaha Bayar THR pada H-21

Pembayaran THR jauh hari itu penting dilakukan agar pekerja yang tidak dibayar THR-nya bisa melakukan proses hukum terhadap pengusaha.

Baca Selengkapnya