TEMPO.CO,Jakarta - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko mengatakan tahun depan akan mengusulkan anggaran pengelolaan perbatasan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 dan dikelola oleh BNPP.
Selama ini BNPP hanya bertindak sebagai koordinator, sehingga dana yang mereka miliki tak terlalu besar. Dana yang ada lebih banyak digunakan untuk melakukan koordinasi antarlembaga. "Akan dijadikan satu dan dikelola BNPP," ujar Triyono kepada Tempo di kantornya, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Menteri Tjahjo: Masalah Perbatasan Selesai Setahun)
Triyono mengatakan selama ini anggaran untuk pengelolaan perbatasan ada di kementerian dan lembaga terkait. Mereka menyalurkan dana tersebut dalam bentuk dana transfer.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan di 187 kecamatan di 38 kabupaten/kota. Menurut dia, usulan dana dari daerah sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran air.
"Nanti BNPP akan langsung koordinasi dengan daerah, apakah berupa dana transfer atau DAK (dana alokasi khusus)," kata Triyono. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masalah perbatasan akan selesai dalam satu tahun. (Baca: Begini Modus Jual Tanah di Perbatasan Malaysia)
Caranya, pemerintah pusat akan menjemput bola, tidak menunggu laporan dari daerah. Untuk itu, ia meminta BNPP membuat tim yang berisi kementerian dan lembaga terkait untuk mendata apa saja masalah di kawasan perbatasan dan menginformasikan infrastruktur apa yang paling dibutuhkan.
Sebelumnya, dua legislator asal Nunukan mengatakan tiga desa, Simantipal, Sinapad, dan Sinokod dari sepuluh desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diduga telah diklaim Malaysia sebagai miliknya. Informasi itu didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan setempat dari masyarakat saat berkunjung ke sana.
