KPK Belum Telusuri Rekam Jejak Calon Jaksa Agung  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 10 November 2014 05:19 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan belum menerima daftar nama kandidat Jaksa Agung dari Presiden Joko Widodo. Padahal, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, sebelumnya menyebutkan Presiden Joko Widodo sudah mengirim nama-nama kandidat Jaksa Agung agar rekam jejaknya ditelusuri KPK.

“Setahu saya belum ada permohonan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 9 November 2014. (Baca: Jaksa Agung Baru Diminta Tak Anggap KPK Rival )

Menurut Pandu, pihaknya butuh waktu yang cukup dalam menelusuri rekam jejak kandidat pimpinan Korp Adhyaksa itu. “Makin lama, makin bagus hasilnya,” kata Adnan. Namun, Adnan tidak mendetailkan butuh berapa hari untuk menelusuri latar belakang seseorang.

Pandu mengatakan penelusuran rekam jejak para pejabat negara itu sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menandatangani delapan agenda pemberantasan korupsi dari KPK. Salah satunya tertuang dalam poin lima bahwa presiden harus mewujudkan adanya tes integritas dalam proses rekrutmen dan promosi di kementerian atau lembaga.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, juga mengatakan hal yang sama dengan Pandu ihwal permintaan menelusuri kandidat Jaksa Agung. Johan malah balik bertanya mengenai pernyataan Menteri Tedjo bahwa sudah menyetor daftar kandidat Jaksa Agung ke komisi antirasuah itu. “Ngirimnya ke siapa? Saya sudah cek ke Pak Ketua, katanya belum ada,” ujar Johan.

Johan tidak mau mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengirimkan nama-nama agar bisa langsung ditelusuri. “Kami tidak pada posisi untuk minta dilibatkan dalam seleksi Jaksa Agung,” ujar Johan.

Presiden Jokowi saat ini sedang menyeleksi kandidat untuk menjadi Jaksa Agung. Namun, belum diketahui kapan dia akan mengumumkan nama Jaksa Agung. Kini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih di Beijing, Tiongkok untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin negara-negara kawasan Asia-Pasifik (APEC).

Dari Beijing, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Naypyidaw, Myanmar, untuk menghadiri KTT ASEAN. Setelah itu, Jokowi bertolak ke Brisbane, Australia, untuk menghadiri KTT G-20. Jokowi beserta rombongan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Ahad, 16 September 2014.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto menyebutkan ada lima calon Jaksa Agung, yakni Mas Achmad Santosa (mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), serta Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung).

Belakangan muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota DPR dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

LINDA TRIANITA










Berita lain:
Pengusaha dan Pejabat Ini Sambut Jokowi di Beijing
Di APEC, Jokowi Promosi Visi Maritim Indonesia
Guru Ngaji Ini Sodomi 27 Murid SD di Tasikmalaya

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

20 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya