Sebuah kereta listrik yang didatangkan dari Jepang, dinaikkan ke sebuah truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 19 September 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Subang - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang, Jawa Barat, sangat memungkinkan untuk pembangunan pelabuhan internasional sebagai penyangga Tanjung Priok. "Lokasinya di Pantai Patimban," ujar Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang, Sumasna, saat ditemui Tempo di kantornya, Subang, Senin, 3 November 2014.
Sumasna mengungkapkan Pantai Patimban bahkan sudah masuk ke dalam tata ruang yang dipersiapkan untuk pembangunan pelabuhan di Pantai Utara Jawa Barat. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, namanya Pelabuhan Pamanukan. (Baca juga: DPRD Dukung Pelabuhan Patimban Gantikan Cilamaya)
Menurut Sumasna, pemberian nama Pelabuhan Patimban oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan Pelabuhan Pamanukan yang dirilis Pemprov Jawa Barat tak menimbulkan persoalan. Sebab, lokasinya di Pantai Patimban. Sumasna tidak menyoal jika nanti rencana itu terealisasi dan diberi nama Pelabuhan Pamanukan.
Pantai Patimban dalam geografis wilayah Subang masuk wilayah Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara. Lokasi bibir pantainya luas dan memanjang ke arah timur, berbatasan dengan Indramayu, dan ke barat dengan Pantai Blanakan Subang.
Di lokasi Pantai Patimban saat ini sedang dibangun dermaga pelabuhan kelas II sepanjang 1,3 kilometer menjorok ke laut lepas, dengan nilai investasi Rp 120 miliar. Semua dana yang diinvestasikan berasal dari Kementerian Perhubungan.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang Besta Besuki, untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban, pemerintah daerah telah membebaskan lahan untuk infrastruktur jalan. Yakni dari ujung Mundusari menyambung ke jalur utama Pantura Pusakanagara dan menuju bibir Pantai Patimban sepanjang 6,5 kilometer, dengan lebar 30 meteran. "Kondisinya sudah dikeraskan," ujar Besta.
Pemerintah Kabupaten Subang juga sudah menyiapkan lahan seluas 4 hektare untuk pembangunan sarana perkantoran pelabuhan. "Di lokasi sama, kami masih punya lahan kosong milik Pemkab seluas 300-400 hektare," tutur Besta.
