TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pekerjaan paling enak di dunia adalah menjadi anggota DPR RI. "Karena bebas bicara dan gajinya gede," ujar Tjahjo kepada Tempo, Ahad, 2 November 2014. (Baca: KPK: Tjahjo Kumolo 4 Tahun Tak Laporkan Harta)
Tjahjo menjadi anggota DPR sejak 1987. Saat itu, Tjahjo menerima gaji sebesar Rp 1 juta. "Kalau sekarang, bisa di atas Rp 50 juta," ujarnya. (Baca: Menteri Tjahjo Klaim Nonaktif sebagai Sekjen PDIP)
Sementara itu, tutur dia, biaya operasional untuk kementerian setiap bulan hanya Rp 100 juta. Uang itu dipergunakan untuk ongkos transportasi, dinas ke luar negeri, menerima tamu, dan gaji. "Tapi ini amanah," tuturnya. (Baca: Prioritas Kerja Menteri Tjahjo Kumolo)
Soal bicara, kata Tjahjo, juga tak bisa sebebas dulu, karena segala pernyataan yang dikeluarkan bisa dianggap sikap pemerintah. Saat wawancara dengan Tempo, Tjahjo beberapa kali menolak berpendapat karena posisinya sekarang. "Pemerintah tak akan ikut campur," jawabnya singkat ketika ditanya soal DPR tandingan. (Baca: Ditawari Tiga Pos, Kenapa Tjahjo Pilih Kemendagri?)
Selama 27 tahun wira-wiri di DPR, Tjahjo lebih sering duduk di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, dan komunikasi. Hanya sekali ia duduk di Komisi Pemerintahan, partner kerja Kementerian Dalam Negeri. (Baca juga: 13 Tahun Lalu Harta Tjahjo Kumolo Rp 511 Juta)
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Kabinet Jokowi | Pengganti Ahok
Berita terpopuler lainnya:
Kata Jokowi Soal Menteri Susi yang Nyentrik
Raden Nuh @TrioMacan2000 Bos Perusahaan Media
Yani: Muktamar PPP Kubu SDA Lebih Buruk daripada Romi
Menteri Energi: Petral Tak Harus Dibubarkan
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
11 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
14 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
52 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
58 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya