DPR Tandingan Ingin Sidang, Ruang Rapat Dikunci  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 31 Oktober 2014 10:02 WIB

Perwakilan Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PKB) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengangkat tangan bersama sebelum menggelar jumpa pers di ruang KK V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. Dalam keterangannya KIH menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini, serta mengajukan paket pimpinan DPR baru, yakni Pramono Anung sebagai ketua, didampingi Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari Nasdem, dan Dossy Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan terganjal urusan kesekretariatan. Hingga pukul 09.00 WIB, seluruh fraksi pendukung agenda tersebut tak kunjung bisa menggunakan ruang rapat paripurna. (Baca: DPR Perjuangan Gelar Sidang Perdana Hari Ini)

Berdasarkan pantauan Tempo, selasar ruang paripurna yang berada di lantai 3 tampak lengang. Tak satu pun anggota Dewan terlihat, kecuali empat petugas keamanan. Seluruh pintu yang terhubung dengan ruangan dalam terkunci. Baca: Konflik DPR, Jimly: Jangan Terlalu Serius)

Petugas pengamanan dalam gedung DPR, Agus Susanto, mengaku tak mengetahui ihwal penutupan ruangan tersebut. Ia meminta Tempo menanyakan itu kepada Sekretariat Jenderal DPR. "Saya hanya ditugasi mengontrol wilayah," ujarnya, Jumat, 31 Oktober 2014. (Baca: Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan)

Wacana pembentukan DPR tandingan digulirkan fraksi pendukung Presiden Joko Widodo. Gagasan itu mereka sodorkan lantaran pimpinan DPR gagal mengesahkan penetapan perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan secara sepihak. (Baca: Prabowo: DPR Tandingan Rugikan Rakyat)

Akibat keputusan tersebut, fraksi pendukung pemerintah yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan gagal mencalonkan wakilnya dalam pemilihan alat kelengkapan DPR.

Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menuturkan masalah ini sedang dikomunikasikan dengan pihak Setjen. "Saya kira ini masalah teknis, karena surat permohonan penggunaan ruang terlambat dikirim. Tapi saya yakin nanti akan dibuka," katanya. (Baca: Koalisi Pro-Jokowi Bentuk Pimpinan DPR Tandingan)

Hingga berita ini diturunkan, seluruh anggota fraksi pendukung DPR tandingan masih berkumpul di ruang rapat fraksi masing-masing. "Semua anggota sudah hadir. Nanti, kalau ruangan sudah digunakan, mereka akan naik," ujarnya. (Baca: Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan)

RIKY FERDIANTO



Baca yang Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
5 Serangan @TrioMacan2000 yang Bikin Gerah Pejabat
Jaga Habitat Ikan, Menteri Susi Ceburkan Truk ke Laut
Kisah Menteri Susi Makan Sepiring dengan Karyawan
Cerita Menteri Susi Nge-Trail di Aceh

Berita terkait

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

5 jam lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

11 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

2 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya