Ditawari Tiga Pos, Kenapa Tjahjo Pilih Kemendagri?  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 28 Oktober 2014 08:42 WIB

Tjahjo Kumolo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo menimbang tiga posisi menteri untuknya. Pos itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. (Baca: Jatah Menteri Jokowi dari IPB dan ITB Tergerus)

"Kemlu harus orang diplomat, tinggal Kementerian Pertahanan atau Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya saya ditunjuk di sini," ujar Tjahjo di gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Menteri Ini Ogah Disapa 'Pak Menteri,' Siapa Dia?)

Meski selama 30 tahun Tjahjo menjadi anggota Komisi Luar Negeri di DPR, dia juga pernah menjadi anggota Komisi Pemerintahan selama satu periode. "Saat itu Mendagri-nya Pak Yogi Suardi Memet," kata Tjahjo. (Baca: Buka-Bukaan, Danpaspampres Belum Hafal Gaya Jokowi)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menceritakan awal kiprahnya di politik justru bermula di Kementerian Dalam Negeri. Tjahjo mengaku dekat dengan mantan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam. "Yang mengenalkan saya dengan Ibu Megawati ya Pak Pardjo," ujar dia. (Baca: Tak Lulus SMA, Susi Ogah Jadi Cleaning Service)

Tjahjo menganggap Pardjo sebagai ayah angkatnya. Ayah Tjahjo adalah anak buah Pardjo dalam Wherkreise (lembaga pertahanan tingkat keresidenan). Kedekatan Tjahjo dimulai ketika Pardjo menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Tjahjo menjabat Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. "Saat beliau jadi Mendagri, saya ikut (ke Jakarta)," katanya. (Baca: Belum Ada Kantor, Ini Repotnya Menteri Indroyono)

Dengan menjadi menteri dalam negeri, Tjahjo berharap pelayanan publik dan birokrasi semakin efektif dan efisien. Selain itu, ia mengingatkan untuk segera melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian baru agar tak ada program yang tumpang tindih. (Baca: Ada 5 Kandidat Jaksa Agung, Siapa Dipilih Jokowi?)

TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Empat Menteri Top Jokowi

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya