Puluhan instalasi seni berupa tangan harapan tertancap di atas lumpur Lapindo, di desa Siring, Porong, Sidoarjo (29/5). Instalasi tangan harapan karya seniman dari komunitas Taring Padi dari Yogyakarta sebagai simbol harapan, kecaman, dan kutukan kepada perusahaan Minarak Lapindo Jaya maupun pemerintah dalam menangani ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengaku hanya memiliki satu harapan untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Satu harapannya itu terkait dengan proses ganti rugi untuk warganya yang menjadi korban bencana lumpur Lapindo. (Baca berita sebelumnya: Korban Lumpur Lapindo Tagih Kontrak Politik Jokowi)
Proses ganti rugi itu sudah berjalan delapan tahun dan belum juga tuntas. Masih tersisa 20 persen ganti rugi yang seharusnya dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga dan belakangan dinyatakan akan diambil alih oleh pemerintah. (Baca: Ditanggung APBN, Korban Lapindo Gelar Istigasah)
Rekomendasi itu sudah ditelurkan dan diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak bulan lalu, tapi belum ada tindak lanjutnya juga hingga pergantian pemerintahan, Senin, 20 Oktober 2014. "Jadi harapan saya hanya satu, tanggung jawab (permasalahan ganti rugi)," kata Saiful ketika ditemui sebelum Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Rabu, 22 Oktober 2014.
Saiful mengingatkan kembali adanya janji berupa rekomendasi agar pemerintah mengambil alih sisa pembayaran ganti rugi untuk warga dalam peta terdampak itu. Rekomendasi dibuat dalam rapat bersama Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Ganti rugi yang akan ditanggung oleh pemerintah 20 persen, sehingga apabila terbayarkan maka lahan tanah yang ada di dalam peta area terdampak itu akan menjadi milik pemerintah. "Di luar peta area terdampak juga ada yang milik pemerintah," katanya.
