Menurut Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Suryadharma Ali bakal menjelaskan tindakannya yang dianggap melanggar beleid partai. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengatakan dengan terpilihnya dia sebagai ketua umum oleh muktamirin, maka Muktamar VIII partai Ka'bah telah berakhir.
"Tidak ada muktamar PPP yang lain, jika ada lagi itu berarti lima tahun lagi atau 2019," kata politikus muda yang akrab disapa Romy itu di Empire Palace, Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014. (Baca: Romy Resmi Jadi Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya)
Menurut Romy, muktamar Surabaya telah memenuhi semua persyaratan yang digariskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga karena dihadiri lebih dari 50 persen jumlah anggota yang mendapatkan mandat untuk menghadiri muktamar.
Selain itu, kata dia, muktamar itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah anggota.
Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menambahkan, dengan terpilihnya Romahurmuziy secara aklamasi, maka akan menjadi awal bagi PPP untuk menghadapi tantangan politik ke depan. Suharso juga mengklaim muktamar versi Surabaya itu sah dan legal.
"Dengan demikian keputusan yang dihasilkan muktamar ini sah menurut Undang-Undang dan menurut Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PPP," kata Suharso. (Baca juga: Mahkamah Partai Pantau Muktamar PPP di Surabaya)
Meski kubu Romy mengatakan bahwa muktamar telah berakhir, namun rencananya kubu Suryadharma Ali juga akan menyelenggarakan kegiatan serupa pada 23-26 Oktober 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Dua muktamar ini merupakan buntut terbelahnya PPP menjadi kubu Suryadharma yang pro-Prabowo serta kubu Romy yang merapat ke presiden terpilih Joko Widodo. (Lihat pula: Suryadharma Merasa Jadi Korban Konflik PPP)
