TEMPO.CO, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang disegani di negara lain. Pujian diberikan karena KPK dianggap berhasil memberantas korupsi di Indonesia. "Warga Filipina memuji dan bangga dengan KPK," kata juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi S.P., dalam roadshow Anti-Corruption Clearing House (ACCH) di Malang, Selasa, 14 Oktober 2014.
Dalam diskusi bertema "Cara Cerdas Berantas Korupsi", Johan menyampaikan bahwa sejumlah negara mengirim penyidik untuk belajar usaha pemberantasan korupsi di KPK. Penyidik dari Malaysia, misalnya, setelah belajar di KPK, mereka juga melakukan penuntutan.
"Selama ini mereka tak bisa melakukan penuntutan, hanya penyelidikan dan penyidikan," kata Johan sambil menambahkan KPK juga tengah membantu menata lembaga antikorupsi di Afganistan.
Bagi rakyat kecil, kata dia, KPK adalah hiburan. Mereka menikmati tayangan di televisi saat KPK menangkap para koruptor. Namun kewenangan KPK terbatas. Penanganan korupsi diutamakan yang melibatkan penegak hukum dan penyelenggara negara dengan kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar. (Baca: Mengapa KPK Belum Sentuh Ibas?)
Saat ini, KPK total telah menerima sebanyak 64 ribu pengaduan. Banyaknya laporan tersebut membuktikan kepedulian masyarakat dalam gerakan antikorupsi meningkat. "KPK menjadi simbol penegakan hukum dan harapan masyarakat," kata Johan.
EKO WIDIANTO
Terpopuler
Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli
Kabinet Jokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat
Fahri Hamzah Kritik Popularitas Jokowi di Internet
UU Pilkada Batal, Giliran Perpu Pilkada Digugat
Berita terkait
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
10 jam lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
11 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
14 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
22 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya