Tolak Pilkada Lewat DPRD Bisa Samai Arab Spring

Reporter

Minggu, 28 September 2014 06:26 WIB

Warga Indonedia di New York melakukan demonstrasi menyatakan kekecewaan mereka terhadap SBY, yang sedang berkunjung ke Amerika, terkait lolosnya RUU Pilkada tidak langsung, New York, 27 September 2014. Koleksi Khusus/Dok. TEMPO

TEMPO.CO , Jakarta:- Direktur Politicawave, Yose Rizal, menyatakan gelombang penolakan dari sejumlah kelompok dan ribuan netizen di jejaring sosial atas pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan rakyat Daerah bisa menjadi fenomena besar. “Berkaca dari sejarah di berbagai belahan dunia, fenomena Arab Spring dan occupy Wall Street movement bukanlah suatu hal mustahil bisa terjadi di Indonesia,” ujar Yose dalam siaran pers yang diterima, Sabtu, 27 September 2014.

Arab Spring merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menggeliat sejak 2010. Gelombang demonstrasi itu berakhir dengan jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara di kawasan tersebut.(Baca:Tagar #ShameOnYouSBY Dominasi Perbincangan Netizen)



Sedangkan Occupy Wall Street movement merujuk pada gerakan protes yang berkembang di distrik keuangan Wall Street, New York City, sekitar September 2011 untuk memrotes berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan korupsi yang terus terjadi. Protes di New York City ini mendorong munculnya protes dan gerakan “occupy” serupa di seluruh dunia.

Menurut Yose, gelombang penolakan itu bisa menjadi besar lantaran mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pantauan PoliticaWave, selama 48 jam sejak Kamis, 25 september 2014 jelang rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, hingga Jumat siang, 26 September 2014, terdapat 279.619 percakapan di dunia maya. (Baca:Mantan Hakim MK: Peluang Uji Materi UU Pilkada 50:50)

Twitter menjadi kanal sosial media yang paling banyak digunakan dengan 274.936 percakapan. Forum seperti Kaskus menempati urutan kedua dengan 1.646 percakapan dan Facebook di urutan ketiga dengan 1.045 percakapan. Terpantau pula pemberitaan online terkait topik ini dengan total 1.884 berita.

Yose mengatakan, paripurna DPR yang mengesahkan pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD meninggalkan rasa kecewa yang dalam bagi mayoritas masyarakat. Banyak netizen yang menyebut keputusan itu sebagai kemunduran demokrasi. Namun menurut Yose, pengesahan RUU Pilkada itu bukan akhir episode. Dalam pantauan Politicawave di sosial media netizen terus aktif menyerukan gerakan merebut kembali hak memilih secara langsung di berbagai kanal sosial media. (Baca:UU Pilkada Dibahas Media Arab News )

Di Twitter ada tagar #dukung pilkada langsung dan dibahas dalam 3.100 percakapan. Tagar lain seperti #savedemocracy dan #timetofightback terus bermunculan. Netizen juga merespon positif pemberitaan soal Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan Perludem yang akan mengajukan gugatan banding. “Suara rakyat lebih kuat dari suara dewan adalah keniscayaan di negara Demokrasi.”
IRA GUSLINA SUF



Baca juga:
Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS

Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawaran Join

Kasus IM2, Operator Internet Minta Fatwa MA

Indonesia Raya Akhirnya Berkumandang di Incheon




Advertising
Advertising

Berita terkait

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kisah Komikus Jepang Sindir Indonesia Lebih Pilih Cina 6 Tahun Lalu

7 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kisah Komikus Jepang Sindir Indonesia Lebih Pilih Cina 6 Tahun Lalu

Jauh sebelum wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya, ada komikus yang pernah sindir Indonesia lebih pilih Cina dari pada Jepang.

Baca Selengkapnya

PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X

11 hari lalu

PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Elon Musk sebagai miliarder sombong karena tak mau menghapus unggahan di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Elon Musk Usulkan Biaya Langgan bagi Pengguna X Baru, Ini Alasannya

18 hari lalu

Elon Musk Usulkan Biaya Langgan bagi Pengguna X Baru, Ini Alasannya

Elon Musk, CEO platform media sosial X, pada Senin mengusulkan biaya langganan bagi pengguna baru

Baca Selengkapnya

Cara Melihat Password Twitter atau X Secara Mudah

46 hari lalu

Cara Melihat Password Twitter atau X Secara Mudah

Berikut cara melihat password Twitter atau X karena lupa dan cara mengubahnya secara mudah. Bisa melalui email atau SMS.

Baca Selengkapnya

Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

46 hari lalu

Fakultas Filsafat UGM Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Mahasiswa dengan Korban 8 Orang

Fakultas Filsafat UGM menunggu laporan dari para korban untuk penanganan yang lebih tepat dan cepat.

Baca Selengkapnya

Cara Lihat Email dan Password Twitter yang Mudah Tanpa Ribet

47 hari lalu

Cara Lihat Email dan Password Twitter yang Mudah Tanpa Ribet

Ada beberapa cara lihat email dan password Twitter. Salah satunya adalah menggunakan fitur "Lupa Kata Sandi". Berikut ini beberapa cara lainnya.

Baca Selengkapnya

Uang Pesangon Tak Dibayar, Mantan Pejabat Eksekutif Twitter Gugat Elon Musk

5 Maret 2024

Uang Pesangon Tak Dibayar, Mantan Pejabat Eksekutif Twitter Gugat Elon Musk

Sejumlah mantan pejabat level eksekutif di Twitter melayangkan gugatan ke Elon Musk karena belum juga membayar uang pesangon setelah dipecat Musk

Baca Selengkapnya

Korban Bullying Binus School Serpong Foto Pegang Botol Miras di RS, Ini Penjelasan Orang Tua

3 Maret 2024

Korban Bullying Binus School Serpong Foto Pegang Botol Miras di RS, Ini Penjelasan Orang Tua

Ibu korban bullying geng pelajar Binus School Serpong, W, buka suara soal viral foto buah hatinya memegang diduga botol miras saat di rumah sakit

Baca Selengkapnya

Kominfo Bakal Panggil Perwakilan Media Sosial X, Tangani Iklan Judi Online

2 Maret 2024

Kominfo Bakal Panggil Perwakilan Media Sosial X, Tangani Iklan Judi Online

Kominfo merespon keluhan warganet yang geram dengan maraknya promosi judi online di platform media sosial X, dulu Twitter.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

2 Maret 2024

Pemerintah akan Jemput Paksa Twitter karena Iklan Judi Online?

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengagendakan memanggil Twitter karena adanya iklan judi online.

Baca Selengkapnya