TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso mengatakan mendukung rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memecah Kementerian Pendidikan.
Menurut Djoko, pendidikan tinggi mempunyai karakter yang berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. "Produk yang dihasilkan pendidikan tinggi adalah orang-orang yang ahli yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan inovasi. Sedangkan pendidikan dasar dan menengah kan belum ahli," ujar Djoko saat dihubungi, Senin, 22 September 2014.
Pendidikan tinggi, tutur Djoko, memiliki cara berpikir yang berbeda dengan pendidikan di tingkat bawahnya. Pada tingkat ini, pendidikan yang ditempuh bukan hanya untuk mencerdaskan, tapi dipelajari untuk menciptakan inovasi. "Kontribusinya nanti pada pertumbuhan ekonomi," katanya. Menurut Djoko, lembaga pendidikan tinggi seperti di Inggris, Australia, dan Jerman dipisahkan dari instansi pendidikan di bawahnya. (Baca: Penyatuan Riset danPendidikan Tinggi Dikritik)
Agar proses pemisahan ini berjalan baik, Djoko menyarankan Jokowi-Kalla menempatkan orang yang memahami betul persoalan perguruan tinggi dan birokrasinya. (Baca: PDIP Minta KabinetJokowi Dinamai Kabinet Trisakti)
Orang-orang itu harus bisa mengurus masalah anggaran, perencanaan, tata kelola, dan penerbitan berbagai macam aturan seperti peraturan pemerintah agar proses ini bisa cepat terlaksana. Soalnya, lembaga ini tidak boleh berhenti melayani ribuan perguruan tinggi di Indonesia secara terus-menerus. (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)
Menurut Djoko, jika proses itu berjalan dengan baik, Kementerian Pendidikan Tinggi paling tidak membutuhkan waktu satu tahun untuk adaptasi. "Itu paling cepat."
Jokowi-Kalla berencana memisahkan Kementerian Pendidikan pada masa pemerintahan mereka. Kementerian Pendidikan akan dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.
