10 Syarat Demokrat Mau Dukung Pilkada Langsung

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 18 September 2014 14:31 WIB

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan (kiri) dan Kristiani Herawati (Ani Bambang Yudhoyono) dalam acara pengumuman hasil konvensi Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (16/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menegaskan partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sepuluh syarat.

Syarat-syarat ini harus dimasukkan ke dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas di DPR. (Baca: Ruhut: Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

"Ini bukan perubahan sikap, tapi penyempurnaan. Ini yang terbaik buat rakyat, demi untuk kepentingan rakyat," kata Hasan dalam acara konferensi pers di kantor DPP Demokrat di Kramat Raya, Kamis, 18 September 2014. "Rakyat sudah memiliki, menikmati asas pelaksanaan demokrasi yang telah dilakukan Demokrat selama sepuluh tahun ini." (Baca: Soal RUU Pilkada, Demokrat Jateng Tak Setuju SBY)

Sepuluh syarat itu adalah:
1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, bupati, dan wali kota.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai (tidak ada mahar-mahar politik).
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye gelap.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca-pilkada.
9. Penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum para pendukungnya.

Menurut Hasan, jika sepuluh poin ini dimasukkan, secara tegas dan diatur dalam RUU Pilkada yang nanti akan disahkan, Demokrat akan memilih pilkada secara langsung, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Harapan kami agar proses demokrasi yang sekarang sudah semakin baik, selama sepuluh tahun dengan RUU Pilkada yang akan diputuskan, akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara," ujar Hasan. (Baca: Aktivis Lingkungan Satu Suara Tolak RUU Pilkada)

Jika syarat-syarat ini dilanggar, Hasan memberi peringatan, Demokrat menginginkan calon kepala daerah langsung didiskualifikasi.

Sehubungan dengan video SBY di YouTube beberapa waktu lalu, tutur Hasan, sikap Demokrat sebagai partai penyeimbang tetap konsisten. "Untuk itu, Demokrat sangat berkeinginan pemilu yang sangat demokratis selama sepuluh tahun adalah pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat," kata Hasan. (Baca: Pilkada Serentak, Begini Gambaran Praktiknya)

RIDHO JUN PRASETYO