TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Kosgoro, Bambang Wiratmadji Soeharto, sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Bambang diduga bersama-sama atau turut serta dengan anak buahnya yang sudah jadi terdakwa, Lusita Ani Razak, memberikan sesuatu kepada Kepala Kejari Praya, Subri, dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena jabatannya. (Baca: KPK Periksa Djoko Susilo di Penjara Sukamiskin)
"Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan BWS dari swasta sebagai tersangka," kata Johan di kantornya, Jumat, 12 September 2014. Peran Bambang, ujar Johan, dalam konteks ini bisa saja sebagai pemberi perintah atau koordinasi bersama-sama melakukan pemberian hadiah atau janji.
Bambang, kata Johan, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman maksimalnya 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. (Baca: KPK: Nasib Bambang Soeharto Tunggu Pengumuman)
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Subri bersama Lusita di sebuah hotel di Lombok. Saat itu, KPK menemukan duit dolar sejumlah US$ 16.400 dan Rp 23 juta.
Pemberian duit itu diduga untuk pengurusan perkara terkait dengan pidana umum, yakni pemalsuan sertifikat tanah di Lombok Tengah. (Baca: Kasus Hutama Karya, KPK Periksa Pejabat Kemenhub)
"Kemudian ada dugaan untuk menyuap," ujar Johan. Bekas Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Hati Nurani Rakyat itu merupakan bos Lusita, Direktur PT Pantai Aan. Nama Bambang juga masuk dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Lusita, sebagai orang yang secara bersama-sama menyuap Subri.
Suap dilakukan supaya Kejari Praya mempercepat putusan perkara Along jilid I dan mendesak agar jaksa segera melakukan penahanan pada perkara Along jilid II. Perkara itu terkait dengan penyerobotan tanah di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat.
Perkara bermula dari pelaporan Bambang ke kepolisian terhadap Along alias Sugiharta atas dugaan pemalsuan sertifikat lahan. Perkara lalu disidang di PN Praya. Majelis hakim dipimpin Sumedi dengan anggota, Anak Agung Putra Wiratjaya dan Dewi Santini. Adapun penuntutnya dipimpin Apriyanto Kurniawan.
Belakangan, diketahui duit Lusita tak hanya mengalir ke Subri. Dalam surat dakwaan tersebut terungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lombok Timur Deni Septiawan, jaksa Aprianto Kurniawan yang menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus PN Praya, dan bekas hakim PN Praya, Desak Ketut Yuni, ikut kecipratan duit Lusita.
Menurut Johan, kasus ini tak berhenti pada penetapan Bambang sebagai tersangka. "Masih dikembangkan, ya," ujar Johan. Penasihat hukum Bambang saat berkasus di Praya, Muhammad Busairi, tidak menjawab telepon dari Tempo.
Istri Bambang, Lenny Marlina, mengaku baru tahu status hukum suaminya dari Tempo."Kata siapa tersangka? Denger dari mana?," ujarnya. Menurut Lenny, suaminya itu kini sedang sakit. "Sakit jantung dan jatuh. Kakinya patah," kata Lenny. Tensi darah Bambang juga tinggi, yakni 185/125. Karena itu, dia tidak memberitahu Bambang ihwal penetapan status hukumnya menjadi tersangka.
LINDA TRIANITA
Terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
Ini Keunggulan iPhone 6 Ketimbang iPhone Lama
Benda Ini Wajib Dibawa Jokowi-Iriana ke Istana
Hari Ini, Harga Elpiji Naik Rp 18 Ribu per Tabung
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
3 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
5 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
13 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
2 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya