Dua Hakim Konstitusi terpilih Wahiduddin Adams dan Aswanto (kanan), dalam acara pisah sambut HK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta (25/3). Wahiduddin Adams dan Aswanto menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali menerima dan menggelar sidang gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Enam orang yang mengajukan gugatan sebagai pemohon perorangan ini mempermasalahkan batas usia minimum mempelai wanita untuk menikah, yaitu 16 tahun.
"Perkawinan itu masihlah terlalu muda dan belum bisa dikategorikan sebagai orang dewasa," kata salah satu pemohon, Hidayatut Thoyibah, usai sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, 8 September 2014.
Dalam sidang beragendakan pendahuluan ini, Hidayatut memaparkan gugatannya terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Jika MK tak mengubah batas minimum usia dalam UU Perkiwanan, maka sangat berpotensi terjadi banyak pernikahan dini pada anak.
Batas usia dalam UU Perkawinan juga bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 UU Perlindungan, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun masih masuk dalam kategori anak-anak. "Usia 16 tahun itu, kami menyebutnya masih anak-anak dan secara psikologis, sosiologis, dan organ reproduksinya belum sempurna," ujar dia.
Hidayatut meminta hakim konstitusi mengubah batas usia minimum bagi wanita menjadi 18 tahun. Soal usia itu, menurut dia, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) tentang hak kelangsungan hidup tanpa diskriminasi dan Pasal 28 C ayat (1) tentang kualitas hidup anak. Salah satu bukti tak relevannya lagi UU Perkawinan adalah pernikahan di bawah umur yang terjadi pada kasus Syekh Puji. Dalam kasus tersebut, dalih yang digunakan adalah multitafsirnya syarat ketentuan usia menikah.
Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menilai batas usia dalam UU Perkawinan memang sudah usang. UU Perkawinan disahkan pada 1974 saat usia 16 tahun sudah dianggap cukup untuk menjalankan pernikahan.
"Saya melihat apa yang dikemukakan dalam UU Perlindungan Anak tentang sesorang di bawah 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Jangan sampai pernikahan itu pernikahan anak," kata Wahiduddin. Ia juga mengatakan seharusnya batas usia pernikahan minimal mempelai pria juga dinaikkan menjadi usia 21 tahun, sedangkan wanita menjadi 18 tahun.
