Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berbincang dengan sejumlah anak berkebutuhan khusus dan anak-anak jalanan dalam pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 AGustus 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih memilih pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia mengutarakan hal itu karena saat ini sedang ramai soal pemilihan kepala daerah langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Kalau secara pribadi, saya senang dipilih masyarakat langsung," kata Risma pada wartawan di ruangannya, Senin, 8 September 2014. Dengan dipilih langsung, ia bisa mewakili masyarakat.
Kepala daerah, ujar Risma, harus mengetahui keinginan warganya. Sebab, suara rakyat adalah suara Tuhan. Soal efisiensi anggaran yang menjadi alasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Risma mengatakan hal itu tergantung pada sudut pandang melihatnya.
Dari aspek uang yang dikeluarkan, bisa jadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD memang lebih murah. Namun, dari sisi kepentingan masyarakat, Risma menganggap pemilihan kepala daerah langsung lebih efektif. (Baca: Parpol Plin-plan Soal RUU Pilkada)
Ia mencontohkan kasus Pasar Turi. Saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, ia mendapat masukan langsung dari para pedagang. Risma merasa mempunyai tanggung jawab moral yang dititipkan warga kepadanya. "Aku takut kalau itu nanti ditanya di akhirat," ujar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ini.
Melalui pemilihan langsung, Risma mengatakan bisa menerima masukan dari warga secara detail. Masukan itu menjadi bagian dari utang yang harus dilunasinya selama menjabat. Biasanya, masukan dan usulan diterimanya ketika berkampanye saat turun ke masyarakat. "Kalau enggak gitu, aku enggak bisa tahu secara detail usulan masyarakat," tuturnya.
Meski demikian, Risma mengaku tidak ngotot menjadi Wali Kota Surabaya periode kedua. Lulusan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, ini berprinsip, jabatan harus turun dari Tuhan dan tidak boleh diminta. (Baca: PDIP Tak Mau Lagi Sokong Risma)
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
1 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
