Ini Kata Sutan Bhatoegana Soal Kasus Jero Wacik

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 4 September 2014 07:59 WIB

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik (tengah) dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebelum rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengaku tidak mengetahui aliran duit yang diberikan Rudi Rubiandini ke Komisi VII atas suruhan Jero Wacik.

"Saya enggak tahu, enggak ngerti," kata Sutan saat dihubungi Tempo, Rabu, 3 September 2014. (Baca: Pasek Sarankan Jero Wacik Fokus Proses Hukum)

Sutan, yang juga tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga membantah telah menerima duit dari Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi Energi dari Partai Golkar.

Ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu, Waryono, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, mengatakan duit dari Rudi akan disalurkan melalui Zainudin.

"Enggak ada, jangan saya dikaitkan lagi," kata Sutan. (Baca: Kasus Jero Wacik, Jokowi Diminta Waspada)

Sutan mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin rapat pada 12 Juni 2013 antara Kementerian Energi dan Komisi VII.

"Saya enggak ngerti apa-apa. Saya hanya pimpin rapat sampai pukul 01.30 pagi," kata Sutan.

Sutan mengatakan dirinya juga tidak pernah berbicara dengan Jero Wacik soal duit untuk memulihkan APBNP 2013. "Enggak ada, sudah saya katakan enggak ada," kata Sutan. (Baca: Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Akan Diperiksa)

Sebelumnya, bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku pernah dihubungi Waryono Karno. Waryono berterus terang ke Rudi meminta dana untuk disetorkan ke Komisi VII. Permintaan duit itu atas arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Jero Wacik yang kini sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Energi pada Rabu, 3 September 2014. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Jero dijerat dengan pasal pemerasan. Menurut Bambang, Jero diduga memeras dengan menyalahgunakan wewenang sehingga membuat negara merugi Rp 9,9 miliar.

DEVY ERNIS

Berita Terpopuler



Penyebar Foto Bugil: Saya Kolektor, Bukan Hacker
Angelina Jolie Pakai Gaun Rancangan Anaknya
Chris Martin dan Gwyneth Luangkan Hari untuk Anak
Ariana Grande Tegaskan Foto Bugilnya Palsu

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

6 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

9 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

17 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya