Pekerja membersihkan kali Hitam dari sampah yang menumpuk di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Senin (20/2). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hampir 80 persen pencemaran kali atau sungai disebabkan sampah rumah tangga di tambah rendahnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Dua mantan menteri dan aktivis menolak gagasan menghapus Kementerian Lingkungan Hidup pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka tidak mempermasalahkan jika kementerian ini digabung dengan kementerian lain. "Syaratnya, calon Menteri Lingkungan Hidup harus sosok yang berani mengambil keputusan, berani mendobrak apabila ada ketidakadilan terhadap lingkungan," kata Rachmat Witoelar, Menteri LH periode 2004-2009.
Menteri Lingkungan Hidup periode 2001-2004, Nabiel Makarim, menuturkan sosok itu harus punya komitmen terhadap lingkungan hidup. "Jangan pilih calon Menteri Lingkungan Hidup yang terkait dengan politik," ujar Nabiel kepada Tempo, Rabu, 3 September 2014.
Selain Nabiel, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) Abetnego Tarigan juga menolak pembubaran kementerian tersebut. Abetnego mengatakan saat ini banyak kasus terkait dengan lingkungan yang tidak terekspos. "Banyak yang tiba-tiba hilang," tuturnya.
Karena itu, kata Abetnego, keberanian Menteri Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk mengangkat kasus lingkungan yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. "Harus berani ambil keputusan dan tidak terkait dengan korupsi apa pun," ujar Nabiel.
