TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden dari kubu Koalisi Merah Putih, Hatta Rajasa, mengatakan tak pernah sedikit pun berpikir untuk menghalangi atau menjegal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan, selesai sudah. Mau apa pun, Jokowi presiden kita. Itu faktanya," kata Hatta kepada Tempo, Selasa, 2 September 2014.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menjelaskan usaha Koalisi Merah Putih melalui jalur demokratis sudah habis ketika para hakim MK memberikan putusannya. Menurut Hatta, posisinya sangat jelas dalam hal ini. Karena itu, dia pun meyakinkan rekan-rekan koalisinya untuk bisa menerima keputusan MK itu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi yang konstitusional. "Usaha di luar itu sudah tak diperlukan. Apalagi mau kerahkan massa dan sebagainya. Saya tak setuju cara begitu. Mau sampai kapan?" (Baca: Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?)
Setelah menyatakan menerima, katanya, tugas berikutnya adalah mendukung pemerintahan baru untuk membuat negara ini lebih maju. "Selama programnya baik dan berguna bagi rakyat, kami pasti dukung. Itulah intinya demokrasi yang rasional. Saya tak bisa menerima hal-hal yang di luar nalar dan rasionalitas," katanya.
Ihwal pertemuannya dengan Jokowi di rumah Surya Paloh, Hatta mengatakan itu adalah usaha menjalin kembali komunikasi. "Perbedaan politik tak boleh menghentikan atau menghalangi silaturahmi," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini. (Baca: Ada Hatta Saat Jokowi Tiba di Rumah Surya Paloh)
Hatta juga merasa perlu meluruskan kasak-kusuk yang menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi itu dimaksudkan sebagai usaha merapat pada kubu pemenang dengan mengharapkan pembagian kekuasaan. "Merapat bagaimana? Saya mau jabatan apa lagi? Sudah cukuplah kesempatan bagi saya untuk mengabdi selama ini," katanya.
Pertemuan Jokowi dan Hatta di rumah Surya Paloh di Jalan Permata Berlian, Permata Hijau, Jakarta Selatan, itu berlangsung sekitar satu jam, Senin malam kemarin. Jokowi didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
