Pesawat Air Force One, yang ditumpangi Presiden Barack Obama dan keluarganya terbang di atas kawasan Cape Cod, menuju pulau Martha's Vineyar, Massachusetts, 9 Agustus 2014. AP/Jacquelyn Martin
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membantah telah menjual Pulau Kumbang. Pulau ini secara administratif terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. (Baca: Pemerintah Provinsi Jambi Segera Kelola Pulau Berhala)
"Enggak benar itu. Pulau itu tak dijual," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Erizon, Selasa, 26 Agustus 2014.
Pulau itu masuk dalam situs penjualan pulau dengan alamat www.privateislandonline.com. Pulau dengan pantai berpasir putih ini dijual seharga Rp 17,8 miliar atau USD 1,8 juta.
Erizon mengatakan saat ini pulau itu dikontrakkan ke salah seorang pengusaha asal Bali oleh kaum adat yang mengelola pulau tersebut. "Bisa disebut dengan kontrak bawah tangan. Pemerintah tidak tahu," ujarnya.
Menurut Erizon, meski secara hukum pulau tidak boleh dimiliki siapa pun, kenyataannya pulau itu dikuasai oleh kelompok adat. Sebab, mereka meyakini pulau tersebut berada di tanah ulayat kaumnya. "Di sini (Minang), tanah ulayat masih kental dan dimiliki suatu kaum," ujarnya.
Ia mengatakan pulau itu terletak sekitar 6 mil dari pinggir pantai di kawasan Tarusan Pesisir Selatan. Pulau yang banyak ditumbuhi pohon kelapa itu sering dikunjungi wisatawan asing. "Pulaunya bagus dan terlihat dari pinggir," ujarnya.
Erizon mengatakan pemerintah tidak mungkin menjual pulau itu. Lantaran dikuasai masyarakat adat, tanah itu tidak memiliki sertifikat.
Di Pesisir Selatan ada puluhan pulau kecil. Salah satunya Pulau Cubadak yang saat ini dikontrak warga Italia selama 50 tahun. "Tahun kemarin baru diperpanjang kontraknya," ujarnya.
Kata Erizon, penyewaan Pulau Cubadak diketahui pemerintah. Sebab, pulai ini memiliki izin resort.
Kasubag Lintas Batas Biro Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Zaki Fahminanda juga mengaku tidak mengetahui adanya penjualan Pulau Kumbang. "Yang mengurusi itu dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan," ujarnya.
